Bidik Retribusi IMTA Dan Program APBN 2026, Disnakertrans Halteng Jemput Bola ke Kemenaker RI

WEREINFO — JAKARTA| Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah serta percepatan program ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Tengah, Fauzan Anshari, bersama jajaran staf, dengan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Rendra, yang berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (2/2/2026).

Rapat tersebut membahas validasi data tenaga kerja asing (TKA) serta peningkatan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, turut dibahas koordinasi lanjutan dengan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenaker RI terkait Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) APBN Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026.

Kadis Nakertrans Halteng, Fauzan Anshari, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan.

“Rapat koordinasi dengan dua direktorat ini sangat penting. Pertama, untuk mempercepat peningkatan retribusi IMTA melalui validasi data yang lebih akurat, dan kedua, untuk mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan APBN Binapenta di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2026,” ujar Fauzan.

Menurutnya, validasi data TKA yang tepat akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi IMTA. Di sisi lain, percepatan program TP APBN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan serta penempatan tenaga kerja lokal, sehingga dapat bersaing dan terserap secara maksimal di dunia kerja.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, seluruh program ketenagakerjaan yang direncanakan pada tahun 2026 dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

( Nkess )

Editor : Mr.c