Bupati Halteng Pimpin Evaluasi Pelayanan Kesehatan, Dorong Penguatan SDM dan Tata Kelola Puskesm

 

WEREINFO — Weda, Halmahera Tengah | Bupati Halmahera Tengah didampingi Wakil Bupati memimpin rapat evaluasi dan penguatan pelayanan kesehatan bersama seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Tengah, Rabu (31/12/2025). 

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, serta para kepala bidang lingkup Dinas Kesehatan.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran kesehatan yang dinilai berhasil mengantarkan Kabupaten Halmahera Tengah meraih berbagai penghargaan di bidang kesehatan. Ia menegaskan bahwa integritas dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati menekankan pentingnya evaluasi dan asesmen ASN sebagai dasar penempatan pegawai sesuai kompetensi dan ketentuan teknis. Menurutnya, sektor kesehatan membutuhkan dedikasi tinggi, etos kerja yang kuat, serta karakter melayani, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

“Pelayanan kesehatan bukan sekadar administrasi, tetapi kerja kemanusiaan yang menuntut komitmen dan kehadiran langsung di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan perubahan nyata melalui kerja lapangan yang terukur. Ia berharap seluruh ASN bekerja dengan semangat kebersamaan, tanpa diskriminasi, serta terus meningkatkan kapasitas diri demi pelayanan kesehatan yang optimal.

Dalam rapat tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati dan Kepala Badan Keuangan Daerah mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi puskesmas, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, kondisi infrastruktur, hingga pengembangan layanan. Salah satu agenda strategis yang dibahas ialah rencana pengembangan Puskesmas Damuli menjadi puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

Bupati menyatakan kepercayaannya kepada para Kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Kepercayaan tersebut, menurutnya, telah dibuktikan melalui capaian kinerja serta sejumlah penghargaan yang diraih daerah. 

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan birokrasi berdampak langsung pada masyarakat, sehingga setiap kendala pelayanan harus direspons secara cepat dan tepat.

“Tujuan utama kami adalah menyejahterakan rakyat. Pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan dapat diakses masyarakat tanpa biaya,” ujar Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati menambahkan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi puskesmas di setiap kecamatan akan ditindaklanjuti secara bertahap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Setiap Kepala Puskesmas diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi serta tantangan pelayanan di wilayah masing-masing.

Hasil Pembahasan Rapat

Rapat juga membahas pengelolaan tenaga kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), termasuk persoalan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan izin praktik. 

Kondisi tersebut dinilai berisiko secara hukum dan keselamatan kerja, sehingga pemerintah daerah mendorong peningkatan legalitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui jalur pendidikan dan sertifikasi sesuai ketentuan.

Selain itu, disepakati kebutuhan minimal dua tenaga kesehatan pada setiap pustu. Namun, keterbatasan tenaga yang kompeten dan bersertifikat masih menjadi tantangan. Pendanaan tenaga kesehatan, termasuk PTT dan tenaga sukarelawan, direncanakan melalui mekanisme outsourcing, mengingat keterbatasan APBD yang belum memungkinkan pembiayaan langsung PTT pada tahun anggaran 2026.

Validasi data keaktifan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian penting agar pembayaran dan alokasi anggaran tepat sasaran. Rapat turut menyoroti persoalan data kependudukan yang memengaruhi pendataan penerima layanan kesehatan, seperti bayi, ibu hamil, dan lansia, terutama terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akurasi data pada sistem aplikasi kesehatan.

Sebagai langkah inovatif, pemerintah daerah merencanakan penerapan kebijakan rapor kesehatan sebagai salah satu syarat penyaluran insentif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan dan layanan kesehatan tepat sasaran.

Dalam pembahasan penanganan gizi dan stunting, dilaporkan bahwa angka stunting di Kabupaten Halmahera Tengah berhasil ditekan. Meski demikian, masih terdapat kasus gizi kurang yang menjadi fokus penanganan lanjutan pemerintah daerah.

Terkait dukungan anggaran, Bupati menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penganggaran daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa pembiayaan pelayanan dan tenaga kesehatan akan diproses sesuai ketentuan, melalui tahapan verifikasi lapangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola data, meningkatkan kualitas serta legalitas tenaga kesehatan, dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, serta tenaga kesehatan di lapangan, guna memastikan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

( M. Safri Yusuf )

Editor : Mr.c