Pemprov Malut Fasilitasi Akses KUR bagi Nelayan dan UMKM di Halmahera Tengah

WEREINFO — Weda, 06\03\26 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Falcilno Weda, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Utara beserta jajaran, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, perwakilan perbankan cabang dan unit Weda, serta perwakilan Yamaha Marine dan Suzuki Marine.

Dalam laporan panitia, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi nelayan yang memiliki usaha produktif dan berpotensi mendapatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menjelaskan, melalui program tersebut nelayan dapat memperoleh akses permodalan sebesar Rp35 juta hingga Rp50 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha perikanan, termasuk pengadaan paket perahu (bodi) dan mesin guna meningkatkan produktivitas nelayan.

Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Gubernur Maluku Utara beserta rombongan di Bumi Fagogoru.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM, melalui berbagai program pemberdayaan serta dukungan permodalan.

“Kami juga sebelumnya telah melaksanakan rapat pleno terkait percepatan akses keuangan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati menambahkan bahwa bantuan armada dan sarana tangkap yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan untuk melaut.

Menurutnya, apabila bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka produksi hasil tangkapan ikan tidak akan meningkat dan berdampak pada stabilitas harga ikan di pasaran.

“Karena itu kami berharap para nelayan benar-benar memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.

Ia juga menyoroti salah satu kendala yang dihadapi nelayan di Halmahera Tengah, yakni belum tersedianya SPBU khusus nelayan sehingga kebutuhan bahan bakar sering menjadi hambatan dalam aktivitas melaut.

Karena itu, ia berharap melalui kehadiran pemerintah provinsi, perbankan, serta pihak swasta dalam kegiatan tersebut dapat melahirkan langkah-langkah konkret dalam mendukung kebutuhan nelayan, baik dari sisi permodalan, sarana produksi, maupun fasilitas pendukung lainnya.

“Melalui kegiatan ini kami berharap tim yang hadir dapat memastikan program bantuan dan pembiayaan yang diberikan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan pelaku UMKM,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan dan dukungan pembiayaan usaha.

Namun menurutnya, berdasarkan data keuangan yang ada, meskipun angka bantuan pemerintah cukup besar, dampaknya belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

“Salah satu penyebabnya adalah masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

Karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melakukan perubahan sistem dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan transparan dengan memanfaatkan sistem digital yang terus berkembang.

Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) di masyarakat yang justru lebih diminati dibandingkan akses pembiayaan resmi seperti KUR.

“Padahal KUR jauh lebih aman dan memiliki bunga yang ringan. Karena itu hari ini kami hadirkan langsung pihak perbankan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan sekaligus layanan secara langsung,” jelasnya.

Menurutnya, pada tahun 2026 pemerintah akan membagi skema bantuan, di mana mesin kapal akan difasilitasi melalui program KUR, sementara bodi atau perahu akan menjadi bantuan dari pemerintah.

Melalui langkah tersebut diharapkan nelayan dapat memiliki sarana tangkap yang memadai sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan usahanya.

Menanggapi pertanyaan nelayan terkait maraknya pencurian mesin kapal di wilayah Halmahera Tengah, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian dan instansi terkait.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga dan mengawasi fasilitas bantuan yang telah diberikan pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Terkait kebutuhan BBM nelayan yang disampaikan oleh Wakil Bupati tadi, pemerintah provinsi akan berupaya menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk sektor migas, agar kebutuhan bahan bakar bagi nelayan dapat terpenuhi,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dalam sesi sosialisasi, pihak Bank BRI menjelaskan bahwa program KUR dapat diberikan tanpa jaminan dengan syarat memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan serta melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, akta nikah bagi yang sudah menikah, serta surat keterangan usaha dari desa.

Sementara itu, perwakilan Yamaha Marine menyampaikan bahwa pihaknya merupakan salah satu distributor mesin perahu nelayan. Ia menjelaskan setiap mesin memiliki nomor seri yang dapat dilacak, sehingga apabila terjadi kehilangan mesin, data tersebut dapat ditelusuri melalui kartu garansi serta data pembelian di toko.

Melalui program KUR, nelayan dapat memilih mesin berkapasitas 15 PK maupun 20 PK sesuai dengan kebutuhan usaha. Ke depan, pihaknya juga berencana menyediakan sparepart serta layanan bengkel untuk mendukung operasional nelayan di daerah.

Hal senada disampaikan perwakilan Suzuki Marine Ternate yang menjelaskan bahwa mesin 15 PK dan 20 PK memiliki perbedaan pada sistem bahan bakar. Mesin 20 PK menggunakan bensin murni dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit serta tidak memerlukan campuran oli tambahan.

Selain itu, pihak Suzuki juga memastikan ketersediaan mesin serta layanan pendukung, meskipun untuk saat ini distribusi sparepart masih terpusat di wilayah Ternate.

Melalui kegiatan ini diharapkan nelayan dan pelaku UMKM di Halmahera Tengah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait akses pembiayaan usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan.

( Nkess )

Editor : Mr.c