Pemkab Halteng Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

 

​WEREINFO — ​WEDA, 10 Februari 2026 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang dipusatkan di ruang rapat Bapperida ini menjadi titik awal penyelarasan visi daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

​Mewakili Bupati Halmahera Tengah, Staf Ahli Mohktar Hasanur membuka secara resmi acara tersebut dengan membacakan sambutan tertulis Bupati Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa perencanaan tahun 2027 harus mampu menjawab tantangan pembangunan melalui pendekatan yang terukur dan partisipatif.

​Mengusung tema “Pemberdayaan Desa dan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan”, Bupati menginstruksikan tiga langkah strategis utama:

• ​Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan: Memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan.

• ​Pengentasan Kemiskinan: Menjadikan UMKM dan koperasi sebagai mesin pemerataan ekonomi.

• ​Pengurangan Kesenjangan: Mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah.

​"Langkah-langkah ini adalah bagian dari visi besar kita: Transformasi Nilai Fagogoru, Menuju Halmahera Tengah Sejahtera, Mandiri, dan Maju," tegas Mohktar Hasanur saat membacakan sambutan Bupati.

Penyelarasan dengan Program Nasional "Asta Cita"

​Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bapperida Halmahera Tengah, Yunus Ahmad, menjelaskan bahwa proses teknis perencanaan ini akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang tingkat desa hingga kabupaten.

​Yunus menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dengan program strategis nasional.

"Strateginya adalah bagaimana program nasional Asta Cita harus bersinergi dengan isu-isu yang ada di daerah. Kami memastikan bahwa arah kebijakan 2027 tetap selaras dengan visi pemerintah pusat," jelasnya.

​Isu Strategis dan Target Penyelesaian

​Selain pemberdayaan ekonomi, Yunus Ahmad memaparkan empat isu krusial yang menjadi sorotan dalam RKPD 2027:

• ​Pemberdayaan Desa & UMKM: Fokus pada ekonomi inklusif.

• ​Lingkungan Hidup: Penanganan sampah dan pelestarian alam.

• ​Sosial: Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan dasar.

• ​Sinergitas Program: Keselarasan kebijakan dari tingkat pusat hingga kabupaten.

​Seluruh dokumen perencanaan ini ditargetkan selesai dievaluasi oleh pemerintah provinsi pada akhir Juni mendatang. Forum ditutup dengan pemberian apresiasi kepada pimpinan DPRD, OPD, serta tokoh masyarakat dan pemuda yang telah berkontribusi memberikan masukan konstruktif bagi masa depan pembangunan Halmahera Tengah.

( Nkess )

Editor : Mr.c