Aksi Boikot berlanjut, Koalisi Save Sagea Tuntut PT Zhong Hai dan PT MAI Angkat Kaki

 

WEREINFO — Weda Utara, Halteng | Mahasiswa bersama masyarakat Desa Sagea dan Desa Kiya, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, yang tergabung dalam Koalisi Save Sagea, kembali menggelar aksi pemboikotan sementara terhadap aktivitas pertambangan di site PT Zhong Hai Rare Metal Mining, Senin (9/2/2026).

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari protes sebelumnya yang dinilai belum mendapat respons maupun kejelasan, baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Massa menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencabut izin usaha pertambangan PT Zhong Hai Rare Metal Mining dan PT Mineral Anugerah Indonesia (PT MAI) yang beroperasi di wilayah Sagea.

Selain pemerintah eksekutif, Koalisi Save Sagea juga mendesak DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah agar turun langsung ke lapangan dan membela hak-hak masyarakat desa yang terdampak aktivitas pertambangan.

“Tambang telah merampas sumber daya alam dan merusak lingkungan desa. Kami dengan tegas menolak keberadaan tambang di wilayah kami,” tegas Mardani, salah satu perwakilan massa aksi.

Koalisi Save Sagea menilai keberadaan tambang tidak hanya mengancam ruang hidup masyarakat, tetapi juga mengabaikan aspirasi warga setempat. Kekecewaan masyarakat kian memuncak lantaran hingga kini belum ada kepastian atas tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi-aksi sebelumnya.

Aksi pemboikotan kali ini didominasi oleh kaum ibu, sebagai simbol perlawanan atas dampak langsung aktivitas pertambangan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sambil menunggu kejelasan dari pihak perusahaan dan pemerintah, Koalisi Save Sagea menyatakan memboikot seluruh aktivitas PT MAI serta menuntut penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan di Desa Sagea.

Dalam tuntutannya, Koalisi Save Sagea juga meminta PT MAI angkat kaki dari Desa Sagea dan Desa Kiya. Perusahaan dinilai tidak menyanggupi permintaan masyarakat terkait berita acara kesepakatan program community development (comdev) PT Zhong Hai, serta dinilai tidak transparan dalam memperlihatkan izin operasi dan kejelasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Zhong Hai Rare Metal Mining, PT MAI, maupun pemerintah daerah terkait tuntutan tersebut.

( Nkess )

Editor : Mr.c