Menuju Halmahera Tengah Ber-IQ Tinggi: Saatnya Riset Berbicara untuk Rakyat

 

Akhir-akhir ini, dinding beranda media sosial kita dihiasi oleh diskursus panas tentang beasiswa Pemda Halmahera Tengah. Beasiswa yang menjadi implementasi nyata dari visi-misi pemerintahan IMS-ADIL ini tiba-tiba menjadi sorotan ketika beberapa mahasiswa mempertanyakan arahan Bupati tentang kebijakan penentuan judul tesis (S2) yang harus melalui diskusi bersama PEMDA. Banyak yang menyebut ini sebagai bentuk pengekangan kebebasan akademik.

Namun, mari kita lihat lebih dalam. Kebijakan konsultasi penentuan judul tesis ini hanya diwajibkan kepada penerima beasiswa dari golongan PNS para aparatur yang selama ini bertanggung jawab atas setiap pembangunan di Halmahera Tengah. Mengapa harus dari kalangan PNS yang wajib konsultasi? Jawabannya sederhana namun fundamental. PNS adalah abdi negara yang digaji dan diberikan beasiswa dari setiap keringat pajak yang dibayar para nelayan di pesisir, petani di perbukitan, buruh bangunan di proyek-proyek pembangunan, serta penambang batu dan pasir yang mengais rezeki di tanah Halmahera Tengah.

Setiap rupiah yang dikeluarkan PEMDA Halmahera Tengah harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh mahasiswa melalui proses akademik dan riset yang menjawab problematika nyata daerah. Riset yang dilakukan oleh mahasiswa berstatus PNS harus memberikan data-data yang solutif, data yang mampu menjawab permasalahan konkret seperti sampah yang menumpuk, stunting yang masih menghantui, pencemaran perairan laut yang mengancam ekosistem, serta relevansi perkembangan teknologi terhadap pendidikan karakter anak didik.

Ini bukan tentang membatasi kebebasan akademik, melainkan tentang memastikan bahwa riset yang didanai oleh uang rakyat benar-benar memberikan dampak bagi rakyat. Bukan riset dengan tujuan sekadar meraih gelar untuk kenaikan pangkat dan jabatan, melainkan riset yang menjadi bagian dari kompas data percepatan pembangunan Halmahera Tengah sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai insan birokrat.

Saat ini, Pemda Halmahera Tengah kembali menunjukkan keseriusannya dengan melakukan pendataan di semua kampus mahasiswa penerima beasiswa. Proses validasi data kemahasiswaan ini memang berdampak pada keterlambatan pembayaran biaya studi beberapa mahasiswa, namun ini adalah proses yang perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas.

Jika data mahasiswa dianggap lengkap dan serius mengikuti proses akademik, Pemda wajib melakukan proses pembayaran tanpa memandang latar belakang pilihan politiknya. Bukankah setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Halmahera Tengah sebagai pendonor pajak? Ini bukan semata-mata menuntut hak sebagai warga Halmahera Tengah, tapi tentang menggunakan uang rakyat secara bertanggung jawab.

Euforia melanjutkan studi warga Halmahera Tengah sejalan dengan cita-cita Bupati untuk menjadikan indeks pembangunan manusia (IPM) Halteng tertinggi di Maluku Utara. Keseriusan Pemda terlihat dari peningkatan pembiayaan beasiswa yang signifikan:

Peningkatan pembiayaan ini dilakukan seiring peningkatan jumlah mahasiswa asal Halmahera Tengah yang tersebar di 178 kampus dan diperkirakan pada tahun 2026 akan tersebar di 200 kampus seluruh Indonesia. Semangat mencerdaskan generasi Halmahera Tengah ini luar biasa, sebuah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak multiplikasi bagi pembangunan daerah.

Semangat mencerdaskan generasi ini mengingatkan kita pada kebangkitan bangsa Jepang pasca kekalahan Perang Dunia II yang menghancurkan peradaban, ekonomi, militer, dan moralitas mereka. Bangsa Jepang bangkit secara heroik dari puing-puing kehancuran dua kota peradaban, Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Hirohito, dalam renungan panjangnya untuk membangkitkan kembali kehidupan bangsa Jepang, melontarkan pertanyaan yang mengejutkan para pembesar Jepang saat itu: "Berapakah jumlah guru atau orang terdidik Jepang yang tersisa saat ini?". Kaisar tidak bertanya berapa luas lahan IUP pertambangan yang masih tersisa, atau berapa sisa cadangan nikel yang di miliki bangsa jepang.

Seorang sejarawan mencatat, pertanyaan Kaisar adalah pertanyaan penyelamat bagi bangsa Jepang dan menjadi kunci kebangkitan mereka menjadi negara maju di kawasan Asia. Mengapa Kaisar tidak bertanya berapa parpol yang bertahan, berapa kepala desa, atau koalisi yang ada untuk mempertahankan kekuasaan? Karena Kaisar tersadarkan bahwa kehancuran ekonomi, moralitas, dan kekuatan militer hanya bisa dibangkitkan dengan semangat dari kaum terdidik yang pantang menyerah pada setiap situasi keterpurukan.

Semangat kaum terdidik ini pernah mengalir kepada para pendahulu-pendahulu Fagogoru yang mengenyam pendidikan dengan bantuan sumber daya yang terbatas. Bermodalkan semangat orang tua menjadi nelayan pajeko di Teluk Maba, petani pala di Hutan Patani, buruh pelabuhan di Weda, mereka memiliki tekad dan cita-cita tentang masa depan anak Bangsa Fagogoru yang lebih baik, anak bangsa yang harus bebas dari buta huruf, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari keterbelakangan teknologi karena tuntutan zaman.

Heroisme perjalanan anak bangsa Fagogoru menerjang keterbatasan, menerjang jalan terjal, menapaki gunung dalam kegelapan dengan tekad yang maha luhur. Anak bangsa Fagogoru harus tampil menjadi yang terbaik di setiap badai kehidupan. Hari ini, sebagai generasi muda, kita semua merasakan berkah dan kemudahan berkat do'a para leluhur, para pendahulu yang berjuang dengan tetesan keringat dan air mata.

Estafet semangat dari para pendahulu harus dan terus digelorakan walaupun angka rupiah di mesin ATM masih terlihat kosong di penghujung semester. Karena yang kita bawa bukan sekadar gelar akademik, melainkan amanah untuk memberdayakan tanah kelahiran kita dengan ilmu yang kita dapatkan.

Coretan sederhana ini saya ketik di layar handphone sambil menikmati sesaknya ruangan kereta listrik menuju Bogor. Daya sesaknya mirip ocehan warga NHT, hehe.

Kapita Sayaf - IPB University