Duka Sumatera dan Aceh Merupakan Cerminan Untuk Pulau Halmahera

 

Dua pekan lalu, pada 26 November 2025, bencana banjir bandang melanda Aceh dan Sumatera. Tragedi ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan dampak langsung dari kerakusan aktivitas perusahaan yang menebang hutan secara liar. Seluruh kota yang indah hancur porak-poranda, namun hingga kini, penetapan status bencana nasional masih simpang siur di tangan Presiden RI Prabowo. Ketidakpastian ini semakin menambah penderitaan ribuan korban yang terdampak.

Di berbagai media, gambar-gambar mencekam tersebar: desa dan kecamatan tenggelam, ibu kota kab lumpuh total, aktivitas warga mati suri. Setiap sudut negeri menyaksikan duka yang mendalam. Video viral yang menunjukkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tak sanggup menahan tangis saat mengunjungi posko pengungsian menjadi simbol betapa parahnya tragedi ini. Kata-kata yang keluar dari seorang pemimpin daerah tersebut menggores luka di jiwa bangsa.

Namun di tengah kepedihan, gelombang solidaritas #wargabantuwarga mengalir deras. Platform media sosial berubah menjadi galang dana massal, live streaming donasi bermunculan, dan semangat kebersamaan menyala terang. Kebaikan ini seharusnya didukung, bukan jadi bahan cemooh seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat yang justru mengeluarkan pernyataan tidak beradab di tengah proses pemulihan.

Melihat reruntuhan di Aceh-Sumatera, kita menyaksikan pohon-pohon kayu hanyut bersama arus, menerjang segala yang ada di depannya. Nyawa yang seharusnya terlindungi hilang sekejap. Bangunan dan harta benda yang menjadi hasil jerih payah bertahun-tahun lenyap tak tersisa. Di balik reruntuhan tersebut, terkubur ratusan nyawa dalam tanah bercampur lumpur—semua karena aktivitas perusahaan yang tak bertanggung jawab.

Masalahnya jauh lebih kompleks dari sekadar bencana alam. Dari kesiapan tim siaga bencana yang minim, hingga pembersihan lingkungan yang tercium bau mayat. Serangan penyakit mulai mengintai di setiap posko pengungsian. Yang lebih memprihatinkan, sikap beberapa oknum pejabat yang justru menyulut emosi dengan statement yang tidak solutif. Ini menjadi cerminan bagaimana kepemimpinan di banyak daerah Indonesia masih jauh dari harapan—keputusan di luar nalar, praktik kebijakan yang merugikan banyak orang, dan nyawa rakyat menjadi taruhan saat bencana datang.

Tragedi Aceh-Sumatera harus menjadi alarm keras bagi kita semua, terutama warga Pulau Halmahera. Wilayah industri di sana sangat rentan terhadap bencana serupa. Halmahera Tengah khususnya, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tanda-tanda bahaya yang sama. Beberapa desa yang dikelilingi tambang perlahan-lahan terlihat berisiko tinggi terkena banjir akibat luapan air dari hutan yang tak bisa lagi ditampung oleh tanah.

Drainase yang buruk, masalah sampah yang tak dikelola dengan baik, dan terus berlanjutnya aktivitas perusahaan yang mengeruk hutan dan tanah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Penebangan pohon secara masif tidak hanya menyebabkan longsor, tetapi juga membuat air laut semakin keruh dan membahayakan ekosistem laut. Pengurangan daya serap tanah akibat hilangnya tutupan hutan meningkatkan risiko bencana yang tak bisa dihindari.

Pemerintah daerah Halmahera Tengah harus segera bertindak tegas. Program rehabilitasi lingkungan harus dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Pelestarian, penanaman kembali, dan konservasi harus dikelola dengan baik. Monitoring berkala harus dilakukan untuk memastikan implementasi di lapangan benar-benar memberikan dampak positif.

Perusahaan yang beroperasi di wilayah Weda Tengah dan Pulau Gebe harus dievaluasi ulang izinnya. Prinsip berkelanjutan harus menjadi syarat mutlak, bukan sekadar corong retorika. Sebab cerminan masa depan kehidupan di bumi Fagogoru tergantung pada keputusan yang kita ambil hari ini.

Sebagai generasi muda, kita tidak bisa tinggal diam. Setiap kebijakan harus dikawal secara ketat. Meskipun pemerintah dan perusahaan sudah menyusun berbagai program, kita harus terus mengawasi implementasinya. Ikhtiar kolektif diperlukan untuk memastikan kehidupan berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Langkah-langkah kecil hingga tindakan besar harus berani diambil. Dari kampanye penghijauan di tingkat desa hingga advokasi kebijakan di tingkat provinsi. Semua ini menjadi bagian dari perjuangan menjaga bumi dari ancaman bencana yang tidak diinginkan bersama.

Tragedi Aceh-Sumatera bukan sekadar berita duka yang akan berlalu. Ia adalah pelajaran berharga bagi bangsa ini tentang betapa rapuhnya keseimbangan alam ketika diganggu oleh ketamakan manusia. Bagi Halmahera, ini adalah kesempatan terakhir untuk belajar dari kesalahan orang lain sebelum terlambat.

Kita berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk melindungi hutan dan mencegah bencana serupa terulang. Tapi harapan tak cukup—kita butuh aksi. Aksi kolektif yang dimulai dari kesadaran setiap individu tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sebab ketika hutan gundul, bukan hanya air yang mengalir deras—darah rakyat pun akan ikut menderita.

Penulis = Achy Ode (Influncer Halmahera)

Weda, 11 Desember 2025