Wabup Halteng; Ruas Kobe - Ekor Masih Bisa Disesuaikan, Prioritas Utama Buka Akses Kulo

 

WEREINFO — Weda, Halmahera Tengah | Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menolak pembangunan jalan Trans Kieraha. Namun ia menyampaikan bahwa arah pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat yang masih terisolasi, khususnya warga Desa Kulo yang selama ini berada dalam keterbatasan akses.

Ahlan menjelaskan bahwa nomenklatur ruas Kobe–Ekor dalam APBD 2026 masih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan kembali berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat. Pemkab bersama DPRD Halteng saat ini tengah mematangkan analisis dan penajaman prioritas agar pembangunan infrastruktur benar-benar menyasar titik yang paling mendesak.

“Bayangkan situasi masyarakat Kobe–Kulo. Untuk keluar dari kampung saja mereka harus naik perahu 15 PK lebih dari satu jam, kemudian berjalan kaki hampir dua jam untuk mencapai pemukiman lain. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan,” jelas Wabup Ahlan saat diwawancarai wartawan, Kamis (27/11/2025).

Ia juga menyoroti dampak keterisolasian tersebut terhadap sektor pendidikan. Minimnya akses serta keterbatasan intervensi di masa lalu menyebabkan angka putus sekolah di Kulu masih tinggi. “Anak-anak di sana mau mencari pendidikan saja harus menempuh perjalanan berat. Untuk membeli satu bungkus garam pun butuh perjuangan karena akses keluar sangat terbatas,” tambahnya.

Saat ini, hanya tersisa dua siswa asal Kulo yang masih melanjutkan pendidikan—masing-masing di SMP Lelilef dan di salah satu SMK terdekat. Menurut Ahlan, kondisi ini tidak sejalan dengan arahan Presiden RI terkait percepatan pembangunan pada wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Karena itu, Pemkab Halteng menilai bahwa pembangunan akses jalan menuju Kulo merupakan program yang harus direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Selain membuka konektivitas fisik, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah pendukung seperti rancangan pendirian sekolah alam serta integrasi data dapodik dengan sekolah-sekolah sekitar.

“Ini bagian dari misi prioritas kami: membuka isolasi dan menghubungkan desa-desa. Baik bupati, wakil bupati, maupun sekda memiliki pandangan yang sama bahwa memanusiakan mereka adalah kewajiban—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan,” tegasnya.

( M. Safri Yusuf )

Editor : Mr.c