Wabup Ahlan Sampaikan Komitmen Pengentasan Kemiskinan dalam Paripurna APBD 2026

WEREINFO — Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, S.IP, menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2025 tentang penyampaian akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan atas Nota Keuangan serta Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Halteng, Kamis (27/11/2025).

Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD 2026 diarahkan untuk memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran terbuka, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Setiap anggaran yang dialokasikan di masing-masing SKPD harus mampu memberikan nilai tambah terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Diperlukan kesadaran bersama untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tegas Ahlan.

Ia mengingatkan agar anggaran pelayanan publik tidak dialihkan ke perjalanan dinas atau peningkatan kualitas ASN, karena tambahan penghasilan pegawai saat ini sudah cukup mendukung pendapatan ASN.

Verifikasi RKA dan Penajaman Program 2026

Wabup menjelaskan, Pemerintah Daerah menerapkan verifikasi RKA 2026 bukan hanya karena adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp480 miliar, tetapi juga untuk memastikan seluruh rencana kerja perangkat daerah sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Ia menyoroti rendahnya realisasi belanja modal dan barang/jasa di sejumlah perangkat daerah hingga akhir November 2025, termasuk Dinas PUPR, Disperkimtan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

“Realisasi fisik yang belum mencapai 100 persen harus segera dipercepat hingga akhir Desember. Jika tidak, akan berdampak pada terhambatnya alokasi program di APBD 2026,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah akan mengoptimalkan pelaksanaan tender belanja modal dan barang/jasa pada akhir Desember 2025 agar proyek fisik tahun depan dapat berlangsung sepanjang tahun anggaran.

Program Pro-Rakyat pada APBD 2026

Ahlan memaparkan sejumlah program prioritas berbasis kebutuhan masyarakat yang tetap menjadi fokus pada APBD 2026, di antaranya:

1. Insentif Ibu Hamil & Menyusui

3.335 orang — Rp23,61 miliar

2. Insentif Lansia

3.257 orang — Rp19,54 miliar

3. Insentif Janda

1.823 orang — Rp10,94 miliar

4. Insentif Anak Yatim Piatu

801 anak — Rp4,80 miliar

5. Insentif Imam dan Pendeta

Rp9,084 miliar

6. Pembangunan Rumah Layak Huni

183 unit — Rp47,96 miliar

7. Rehabilitasi RTLH

1.637 unit — Rp58,59 miliar

8. Pembangunan Dapur Sehat

Rp6 miliar

9. Tanggap Darurat

Rp311 juta

10. Subsidi Token Listrik

Rp9 miliar untuk 7.100 KK (450 VA–900 VA)

11. Alokasi Dana Desa

17% dari ketentuan 10% atau Rp234 miliar, termasuk tambahan insentif lansia, janda, ibu hamil/menyusui, disabilitas, dan anak yatim.

12. Biaya Pengembalian Jenazah

Rp250 juta

“Masih banyak program lain yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan telah tercantum dalam RKA perangkat daerah,” ujarnya.

Struktur APBD 2026

Dalam rapat tersebut juga disepakati struktur Rancangan APBD 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah: Rp1,839 triliun, terdiri dari:

PAD: Rp399,95 miliar

Pendapatan Transfer: Rp1,431 triliun

Wabup melaporkan realisasi PAD 2025 hingga November telah mencapai Rp330,02 miliar atau 101 persen dari target Rp326,46 miliar, dan masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun.

2. Belanja Daerah: Rp1,979 triliun, terdiri dari:

Belanja Operasi: Rp1,031 triliun

Belanja Modal: Rp697,59 miliar

Belanja Tak Terduga: Rp15 miliar

Belanja Transfer: Rp234,50 miliar

3. Pembiayaan: Rp146 miliar

4. Defisit: Rp140 miliar

Ahlan menutup sambutannya dengan penghargaan kepada DPRD atas proses pembahasan yang berlangsung konstruktif.

“Terima kasih atas argumentasi, koreksi, dan komunikasi yang membangun hingga akhirnya APBD 2026 dapat disepakati bersama,” ujarnya.

( M. Safri Yusuf )

Editor : Mr.c