Pokir DPRD: Perampokan Terstruktur atas Nama Pembangunan

 

Ipul Ketua Tanzeiro Foundation

Dalam dunia yang seharusnya didedikasikan untuk pelayanan masyarakat, muncul fenomena kelam yang mencederai kepercayaan rakyat: Pokir dari DPRD bukan sekadar aspirasi atau evaluasi pembangunan, melainkan sebuah upaya perampokan uang rakyat secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan di balik kedok program pembangunan. Ironisnya, lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan rakyat, kini malah menjadi panggung praktik kotor yang diduga melibatkan "calo proyek" di dalam tubuhnya sendiri.

Realitas ini sangat memilukan. Pokir seharusnya menjadi instrumen kontrol dan evaluasi yang kritis mendorong pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Namun, kenyataannya telah berubah menjadi ladang eksploitasi kepentingan pribadi dan kelompok. Fenomena calo proyek yang beroperasi di tengah DPRD Halmahera Tengah menunjukkan betapa rapuhnya integritas lembaga yang terhormat ini.

Dengan dalih pembangunan, para pelaku menggerogoti anggaran publik—uang hasil keringat rakyat—dengan cara yang terselubung dan penuh tipu daya. Tidak ada ruang bagi kejujuran ketika Pokir berubah menjadi pintu gerbang korupsi terbuka, merusak fondasi demokrasi dan keadilan sosial.

Rakyat harus menyadari bahwa di balik janji pembangunan, ada pengkhianatan sistematis yang menggerogoti masa depan mereka. Kini saatnya masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan reformasi total dalam pengelolaan Pokir dan anggaran legislatif. Jangan biarkan lembaga yang kita percayai menjadi sarang perampok uang rakyat!

Hanya dengan keberanian kolektif dan pengawasan ketat, cita-cita pembangunan yang adil dan merata bisa terwujud. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa DPRD justru menjadi batu sandungan bagi kemajuan yang sejatinya untuk rakyat.

Penulis : Ipul Tanzeiro

Editor : Mr.c