WEREINFO — TERNATE | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi, Sekda Provinsi Maluku Utara, Sekda kabupaten/kota, serta lima Kepala Dinas Nakertrans se-Provinsi Maluku Utara.
Rapat koordinasi yang berlangsung di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Ternate, Kamis (21/8/2026), membahas realisasi fisik dan keuangan Tugas Pembantuan (TP) APBN Tahun Anggaran 2026 serta usulan program dan kegiatan TP APBN Kementerian Transmigrasi RI untuk Tahun Anggaran 2027.
Pertemuan diawali dengan sambutan Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, kemudian dilanjutkan dengan paparan Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi terkait pelaksanaan program. Agenda berikutnya diisi dengan pembahasan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Sekda kabupaten/kota bersama Kepala Dinas Nakertrans.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Halteng menyampaikan sejumlah kebutuhan dan usulan program yang diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan transmigrasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wamen Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan saat ini terdapat sembilan kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara yang tersebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, dan Kepulauan Sula.
“Kami melakukan monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program tahun anggaran 2026 yang sudah terealisasi, misalnya pembangunan infrastruktur, revitalisasi sekolah, jalan nonstatus, balai desa dan sebagainya,” ujar Viva Yoga Mauladi, seperti dilansir Malut Post.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk memastikan program transmigrasi yang telah dialokasikan dapat terlaksana sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Bagi Pemkab Halteng, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan kawasan transmigrasi. Khususnya, program yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kadis Nakertrans Halteng menilai dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi sangat penting untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi di daerah.
“Program transmigrasi tidak hanya berbicara mengenai penempatan masyarakat, tetapi juga bagaimana kawasan tersebut dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting yang terus kami dorong,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Halteng menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar program yang diusulkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Usulan program yang disampaikan pemerintah daerah tentunya diarahkan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Halteng berharap usulan program dan kegiatan TP APBN Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2027 dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat, sehingga pembangunan kawasan transmigrasi di Halmahera Tengah dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan.
(Nkess)