"Ada satu istilah yang mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat: RKAB".
Bagi sebagian orang, RKAB hanyalah dokumen teknis yang harus di miliki perusahaan tambang untuk melengkapi persyaratan administrasi pemerintah. Padahal, bagi masyarakat Halmahera Tengah, khususnya yang hidup di sekitar aktivitas ekonomi Weda dan sekitarnya, RKAB bukan sekadar dokumen di atas meja.
Dampaknya dapat terasa sampai ke dapur rumah tangga. Sebab ketika aktivitas pertambangan berubah, maka perputaran uang di daerah juga berpotensi berubah. Dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan atau pekerja tambang, tetapi juga pedagang kecil, pemilik warung, tukang ojek, pemilik kos, hingga masyarakat yang tidak bekerja langsung di sektor pertambangan.
Apa itu RKAB?
Secara sederhana, RKAB atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya merupakan rencana kegiatan dan biaya perusahaan pertambangan yang harus mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum kegiatan berjalan.
RKAB mencakup berbagai aspek, mulai dari rencana produksi, teknis pertambangan, keselamatan kerja, lingkungan, hingga kewajiban perusahaan lainnya.
Artinya, RKAB ikut menentukan bagaimana dan seberapa besar aktivitas pertambangan dapat berlangsung terkhususnya untuk area menambang/area mining.
Karena itu, masyarakat perlu memahami RKAB bukan untuk menjadi ahli pertambangan, tetapi agar memahami bagaimana keputusan di tingkat pemerintah pusat dapat memengaruhi kondisi ekonomi daerah.
Ketika aktivitas tambang melambat, ekonomi lokal ikut berdampak. Ekonomi daerah bekerja melalui perputaran uang.
Seorang pekerja yang menerima penghasilan akan menggunakan uangnya untuk makan di warung, membeli kebutuhan harian, menggunakan jasa transportasi, menyewa tempat tinggal, membeli pulsa, dan berbelanja di toko.
Uang tersebut kemudian berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Pedagang membeli barang dari pemasok, pemasok menggunakan jasa transportasi, pekerja transportasi membelanjakan pendapatannya, dan seterusnya.
Inilah yang disebut efek perputaran ekonomi lokal. Ketika sumber utama perputaran uang mengalami perubahan, sektor-sektor lain juga dapat ikut merasakan dampaknya.
Salah satu indikator paling mudah dilihat adalah kondisi usaha kecil. Warung tetap buka. Toko tetap menyala. Pedagang tetap berjualan. Namun pertanyaan pentingnya adalah berapa banyak pembeli yang datang?
Ketika jumlah pembeli berkurang, omzet ikut turun. Pedagang tidak hanya menghadapi kenaikan harga barang dan biaya operasional, tetapi juga ketidakpastian mengenai siapa yang akan membeli dagangan mereka hari ini.
Tukang ojek dan pedagang kecil sebagai tanda ekonomi dari bawah
Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan seorang pedagang pentolan di kawasan perempatan Kilo 3 Weda, jalur yang dikenal sebagai perempatan jalur industri.
Ia bercerita bahwa dagangannya mulai lebih sepi dibanding sebelumnya. Jika dulu sekitar pukul 10 malam sudah bisa pulang karena dagangan habis, kini ia harus berjualan lebih lama hingga tengah malam.
Di tempat yang sama, seorang tukang ojek juga menyampaikan bahwa mendapatkan pendapatan Rp250 ribu sehari kini semakin sulit. Angka tersebut mungkin terlihat kecil dibanding nilai transaksi industri pertambangan. Namun bagi masyarakat kecil, angka itu memiliki arti besar.
Di balik pendapatan seorang pengemudi ojek terdapat biaya BBM, makanan, kebutuhan keluarga, cicilan, pulsa, perawatan kendaraan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika pendapatan turun, pengeluaran rumah tangga ikut berkurang. Dampaknya kembali dirasakan sektor lain.
Kondisi rumah kos di Kota Weda juga perlu diperhatikan. Bisnis kos bergantung pada mobilitas manusia. Ada pekerja, ada kebutuhan tempat tinggal. Ada aktivitas ekonomi, ada kebutuhan makan, transportasi, laundry, warung, dan jasa lainnya.
Jika tingkat hunian kos menurun, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ada perubahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Satu kamar kosong mungkin bukan masalah besar. Namun jika terjadi pada banyak kamar secara bersamaan, maka pertanyaannya menjadi lebih besar apa yang sedang terjadi dengan ekonomi lokal kita?
Pemerintah tentu memiliki alasan dalam mengatur aktivitas pertambangan. Pengendalian produksi, keberlanjutan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan tata kelola industri merupakan hal penting.
Namun bagi daerah penghasil seperti Halmahera Tengah, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak mineral yang diproduksi.
Perlu juga dihitung:
-berapa tenaga kerja lokal yang terserap
-berapa UMKM yang tumbuh
-bagaimana daya beli masyarakat
-bagaimana kondisi usaha kecil
-bagaimana perputaran ekonomi lokal.
Sebab sumber daya alam seharusnya tidak hanya menghasilkan angka produksi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.
Berbagai buku sejarah telah membahas bagaimana kota-kota besar bisa runtuh dari masa kejayaannya, hapir semua polanya sama karena bergantung pada satu sektor pertumbuhan ekonomi. Halmahera Tengah memiliki kekayaan alam yang besar. Aktivitas industri telah membawa perubahan ekonomi yang besar pula.
Namun pertanyaan pentingnya adalah Seberapa kuat ekonomi masyarakat lokal ketika terjadi perubahan aktivitas industri?
Jika investasi meningkat, masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Jika aktivitas industri melambat, masyarakat juga harus memiliki sektor ekonomi lain sebagai penyangga.
Jangan sampai ekonomi daerah hanya bergantung pada satu mesin. Karena ketika mesin tersebut melambat, seluruh roda ekonomi ikut melambat.
Pada akhirnya, RKAB bukan hanya tentang tambang. RKAB memang dibuat di meja pemerintah dan perusahaan, tetapi dampaknya dapat terlihat di jalan Kota Weda, warung kecil, pangkalan ojek, rumah kos, pasar, dan meja makan keluarga masyarakat Halmahera Tengah.
Memahami RKAB berarti memahami arah ekonomi daerah sendiri.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang berapa banyak mineral yang keluar dari bumi Halmahera, tetapi juga tentang sejauh mana kekayaan tersebut mampu meningkatkan kehidupan masyarakat yang tinggal di atas tanahnya.
Oleh: Mr. Chulleyevo (Pegiat Literasi Desa Were)