Breaking News

Di Wisuda Unkhair, Bupati Ikram Bicara Hilirisasi Nikel, Digitalisasi dan Fiskal Daerah

 

WEREINFO — TERNATE | Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., menghadiri sekaligus menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Wisuda Lulusan Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi Dokter Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Periode Tahun Akademik 2025/2026 di Aula Banau, Sabtu (22/8/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikram membawakan orasi ilmiah bertajuk “Optimalisasi Hilirisasi Nikel Berbasis Inovasi dan Digitalisasi untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh, Inklusif, dan Berdaya Saing melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”


Mengawali orasinya, Ikram menyampaikan apresiasi kepada Unkhair yang selama lebih dari enam dekade telah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan penting bagi Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia.


“Merupakan suatu kehormatan bagi saya memperoleh kesempatan berdiri di mimbar akademik ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya hadir bukan sebagai seorang akademisi yang setiap hari berada di ruang kuliah, laboratorium, atau pusat penelitian. Saya hadir sebagai seorang kepala daerah yang setiap hari berhadapan dengan realitas pembangunan,” ujarnya.


Menurutnya, orasi ilmiah tersebut merupakan refleksi mengenai bagaimana hilirisasi, inovasi, digitalisasi, SPBE, tata kelola fiskal, serta pengelolaan APBD harus diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat yang tangguh menghadapi masa depan.


Ekonomi Halteng Tumbuh Signifikan


Dalam paparannya, Ikram menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Halteng yang menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi daerah.


Ia menyebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halteng mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, seiring berkembangnya sektor industri pengolahan yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.


Laju pertumbuhan ekonomi Halteng pada 2025 bahkan disebut mencapai 62,47 persen, yang menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.


Dari sisi fiskal, kapasitas pendapatan daerah juga meningkat. Pendapatan daerah disebut naik dari sekitar Rp1,59 triliun pada 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada 2025.


Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp189,56 miliar pada 2023 menjadi sekitar Rp396,35 miliar pada 2025. Pada 2026, capaian PAD disebut telah berada di kisaran Rp399,50 miliar.


“Halmahera Tengah memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Namun pertanyaannya, apakah negara mengembalikan yang adil bagi Halmahera Tengah atau tidak,” tegasnya.


Ikram menilai, peningkatan kapasitas fiskal harus diikuti perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar fiscal capacity, tetapi harus memastikan terciptanya fiscal value, yakni manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.


“Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik. Lebih dari itu, mengelola APBD adalah mengelola kepercayaan publik. Di dalam setiap lembar APBD terdapat pilihan siapa yang diprioritaskan, persoalan apa yang dianggap penting, dan masa depan seperti apa yang kita bangun,” katanya.


PAD Naik, Transfer Pusat Berkurang


Bupati juga memaparkan tren peningkatan PAD Halteng sejak 2022. PAD yang berada di angka Rp151,85 miliar pada 2022 meningkat menjadi Rp189,56 miliar pada 2023, Rp318,07 miliar pada 2024, Rp395,35 miliar pada 2025, dan sekitar Rp396,50 miliar pada semester pertama 2026.


Pemerintah daerah, lanjutnya, menargetkan PAD dapat menembus angka Rp400 miliar hingga akhir 2026.


Di sisi lain, Ikram menyoroti adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 sebesar sekitar Rp480 miliar. Ia juga menyebut realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah sebesar Rp461 miliar, namun hingga kini baru terealisasi kurang dari 10 persen atau sekitar Rp41 miliar.


Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak menggoyahkan kemampuan fiskal Pemkab Halteng maupun keberlanjutan pelayanan dan program untuk masyarakat.


“Walaupun ada pemotongan dana transfer pusat, pemerintah daerah tidak mengalami goncangan. Pengurangan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan dan program-program yang telah kita jalankan untuk masyarakat,” tegasnya.


APBD Diarahkan untuk Kesejahteraan


Ikram mengatakan, pengelolaan APBD Halteng diarahkan untuk menjaga ketahanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Program tersebut antara lain insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, janda, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu. Pemda juga memberikan insentif bagi imam dan pendeta, beasiswa perguruan tinggi, pembangunan rumah layak huni, layanan kesehatan gratis, santunan duka, serta pendidikan gratis bagi jenjang SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi seragam, sepatu, dan topi setiap tahun.


Khusus program beasiswa perguruan tinggi, penerima tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga ASN Pemkab Halteng yang memiliki KTP daerah setempat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.


Anggaran beasiswa meningkat dari Rp19 miliar dalam APBD 2025 menjadi Rp21 miliar pada APBD Perubahan 2025, kemudian Rp31 miliar dalam APBD 2026 dan meningkat menjadi Rp35 miliar dalam APBD Perubahan 2026. Program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 4.290 mahasiswa.


Selain itu, Ikram menyampaikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemkab Halteng tetap dibayarkan secara lancar setiap bulan. Pemda juga memberikan insentif tambahan bagi guru SMA yang mengajar di wilayah Halteng.


“Tambahan Penghasilan Pegawai untuk kelas V, pangkat II/d, sebesar Rp6.300.000. Ini kelas terendah dengan TPP sebesar itu. Adapun guru SMA diberikan insentif sebesar Rp1 juta per bulan,” ungkapnya.


Layanan Kesehatan Menjangkau Warga Perbatasan


Di bidang kesehatan, Ikram mengatakan manfaat program layanan kesehatan gratis Halteng juga dirasakan warga dari wilayah sekitar, termasuk Kecamatan Wasile Timur dan Maba Tengah yang berbatasan dengan Halteng.


Warga dari wilayah tersebut, kata dia, dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis ketika berobat di fasilitas kesehatan milik Pemkab Halteng.


Bahkan, pemerintah daerah juga menanggung biaya warga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah, termasuk biaya pemulangan pasien ke daerah asal setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.


Rektor Unkhair Apresiasi Dukungan Pemkab Halteng


Sementara itu, Rektor Universitas Khairun Ternate, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Halteng atas kesediaannya menyampaikan orasi ilmiah dalam Wisuda Periode II Unkhair Tahun 2026.


Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkab Halteng terhadap mahasiswa asal daerah tersebut, termasuk melalui program beasiswa serta keberlanjutan pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Pertanian.


“Terima kasih pula atas dukungan beasiswa bagi mahasiswa asal Halmahera Tengah, keberlanjutan pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Pertanian, dan kontribusi beliau bagi Universitas Khairun,” ujar Prof. Abdullah.


Ia menilai kepercayaan para pemimpin daerah yang memilih Unkhair sebagai tempat pendidikan bagi anggota keluarganya juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kualitas perguruan tinggi tersebut.


Menurutnya, kepercayaan tersebut sekaligus menjadi teladan bahwa pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan generasi muda Maluku Utara.


“Bagi kami, ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap kualitas Universitas Khairun, sekaligus keteladanan bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan generasi,” tuturnya.


Prof. Abdullah berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara.


“Yang kita bangun bersama bukan hanya gedung dan fasilitas, tetapi manusia, generasi, dan masa depan Maluku Utara,” pungkasnya.

(Nkess)