Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah baru-baru ini menyisakan riak yang menarik di tengah masyarakat. Di satu sisi, ada respect setinggi-tingginya terhadap langkah berani Bupati Dr. Ir. Irkam M. Sangadji, M.Si (IMS). Namun di sisi lain, cibiran skeptis tetap berbisik halus di sudut warung kopi hingga status sarkas di medsos merasa paling berkorban dan berhak untuk mendikte. Riak ini wajar, sebab publik telanjur terbiasa melihat rotasi jabatan sekadar sebagai ajang bagi-bagi kue sisa kontestasi politik.
Namun, pelantikan kali ini mengirim pesan yang berbeda. IMS sebagai seorang birokrat tulen Maluku Utara yang telah lama melintang di Jakarta mendobrak tradisi "balas dendam" pasca-pemilu dengan merekrut figur secara objektif tanpa memandang rivalitas politik masa lalu. Birokrasi dikembalikan pada jalurnya melalui penekanan instrumen modern: sistem merit, manajemen talenta, dan kontrol ketat aplikasi I-MUT dari BKN RI.
Langkah IMS ini jelas luar biasa dan patut diacungi jempol. Beliau sedang mencoba membersihkan birokrasi Halteng dari ego kelompok. Namun, justru di balik langkah progresif ini, sebuah pertanyaan reflektif muncul menuntut jawaban jujur kita semua, yang selalu mengkultuskan Falsafah Fagogoru sebagai identitas diri: ketika sang bupati sudah melompat jauh ke depan dengan sistem merit yang objektif, mengapa di tingkat akar rumput dan sebagian elit kita masih melihat jurang pemisah yang lebar antara retorika dan realitas moral? Di sinilah kita dipaksa bercermin pada nasib falsafah luhur kita "Fagogoru".
Masyarakat Halmahera Tengah terutama generasi terdidiknya hari ini sudah kenyang dengan jualan narasi para leluhur. Di panggung-panggung formal, kita menyaksikan begitu banyak tokoh publik dan elit yang berbicara menggebu-gebu, mengatasnamakan nilai-nilai Fagogoru. Mereka fasih mengutip pilar ngaku rasai (kebersamaan dan tenggang rasa) serta nilai-nilai moralitas tinggi warisan leluhur. Namun, realitas sosial seringkali menampar kita dengan kenyataan pahit: tindakan yang dipertontonkan jauh panggang dari api.
Fagogoru yang sejatinya merupakan instrumen pemersatu, kompas moral, dan landasan etika birokrasi, tak jarang didegradasi sekadar menjadi komoditas politik untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompok. Di lapangan, masyarakat masih melihat oknum-oknum yang lantang berteriak tentang nilai-nilai falsafah hidup orang fagogoru namun perilakunya justru memecah belah, melanggengkan ego sektoral, dan memelihara mentalitas feodal. Keberanian mengklaim nilai adat menjadi tidak ada gunanya jika aparatur yang bersangkutan masih mempraktikkan mentalitas lama yang mempersulit pelayanan masyarakat berdasarkan kelompok dan orang dekat.
Gaya kepemimpinan IMS yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil nyata seharusnya disikapi sebagai standar baru (benchmark) kerja bagi para pejabat yang baru dilantik. IMS telah mengambil risiko politik dengan membuka ruang birokrasi yang bersih dari dendam masa lalu. Sekarang, bola panas itu sepenuhnya berada di tangan para pejabat eselon II, III, dan IV yang baru mengambil sumpah.
Bagi mereka yang mencibir, pelantikan ini mungkin dituduh sebagai kompromi politik biasa. Tugas pejabat yang baru adalah membungkam cibiran tersebut dengan kinerja yang berintegritas. Jangan sampai ruang profesional berbasis manajemen talenta yang telah dibuka oleh IMS justru dimanfaatkan oleh aparatur bermental oportunis mereka yang pandai berlindung di balik jargon Fagogoru demi mengamankan posisi, tetapi miskin inovasi, lambat mengeksekusi pelayanan publik, dan acuh terhadap keringat rakyat jelata.
Mengintegrasikan falsafah Fagogoru ke dalam manajemen ASN modern (BerAKHLAK) bukan berarti kita mundur ke masa lalu secara primordial. Sebaliknya, itu berarti menjiwai sistem merit dan teknologi penataan pegawai dengan rasa kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial yang hakiki. Sebagaimana kandungan nilai yang ada dalam frasa Fagogoru.
Pelantikan ini bukanlah sekadar seremoni serah terima stempel atau perpindahan ruang kerja baru. Ini adalah momentum sakral untuk memulihkan marwah birokrasi di Bumi Fagogoru. Masyarakat tidak butuh pejabat yang hanya lihai bersilat lidah menggunakan istilah adat, tetapi abai terhadap penyelesaian masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
Kita mendukung ketegasan dan visi modern IMS, namun sebagai generasi muda kita juga wajib bertindak sebagai pengawas (Milenial IMS ADIL) yang paling cerewet di garis depan. Sebab Fagogoru adalah tindakan nyata, bukan sekadar pelipur lara di lembar pidato. Kepada para pejabat yang baru dilantik: selamat bekerja, tinggalkan mentalitas birokrasi gaya lama, sebab mata rakyat hari ini sedang menguliti setiap kebijakan yang Anda jalankan.
Oleh : Mr.Chulleyevo (Pegiat Literasi Desa Were)