WEREINFO — HALMAHERA TENGAH | Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil menghadiri Upacara Penutupan Program Bakti TNI Angkatan Darat (AD) untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di wilayah Maluku Utara. Kegiatan bertema "Bakti TNI AD untuk Rakyat dalam Rangka Menguatkan Ketahanan Wilayah" tersebut berlangsung di Lapangan Waelegi, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Jumat (31/7/2026).
Upacara penutupan dipimpin oleh Panglima Kodam (Pangdam) XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Hadir pula Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara, jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Forkopimda Halteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Bupati Ikram M. Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penutupan, mulai dari pemutaran film dokumentasi pelaksanaan Karya Bakti, penyerahan bantuan kepada masyarakat berupa paket penanganan stunting dan perlengkapan sekolah, penanaman bibit pohon sukun, hingga pelaksanaan Salat Jumat bersama.
Dalam sambutannya, Pangdam Mayjen TNI Dody Triwinarto menegaskan bahwa Karya Bakti Skala Besar merupakan implementasi nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, semangat gotong royong, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain sasaran fisik, kegiatan nonfisik juga menjadi bagian penting dalam program ini, di antaranya penghijauan, pembersihan lingkungan, khitanan massal, pengobatan massal, donor darah, sosialisasi wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya narkoba, serta percepatan penanganan stunting.
Dalam sesi wawancara usai upacara, Pangdam menjelaskan bahwa pelaksanaan Bakti TNI AD 2026 yang berlangsung selama dua bulan di Kabupaten Halmahera Tengah telah resmi berakhir. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang bertujuan menghadirkan TNI lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan pembangunan.
Ia menyebutkan, sasaran prioritas program meliputi pembangunan Jembatan Merah Putih, pembangunan sumur bor air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pangdam menegaskan, keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari sinergi antara TNI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Forkopimda, Polri, instansi terkait, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang terlibat aktif selama kegiatan berlangsung.
«"Khususnya kepada Bapak Bupati, kami sangat mengapresiasi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Karya Bakti ini," ujar Pangdam.»
Ia berharap seluruh hasil pembangunan yang telah diwujudkan dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, berbagai fasilitas yang telah dibangun bukan hanya menjadi aset fisik, tetapi juga simbol persatuan, kepedulian, dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Pangdam juga memastikan TNI AD akan terus memetakan wilayah-wilayah prioritas untuk pelaksanaan program Bakti TNI AD berikutnya sesuai arahan Kasad. Program tersebut, lanjutnya, juga merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Pada kesempatan itu, Pangdam turut mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan. Ia mengimbau agar setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, dan hukum yang berlaku.
"Saya berharap tidak ada lagi perkelahian ataupun konflik antarwarga, terlebih antarkampung maupun antardesa. Konflik hanya akan merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, dan mengganggu stabilitas keamanan. Sebaliknya, jika keamanan tetap terjaga, pembangunan akan berjalan lancar, investasi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," pungkas Pangdam.
(Nkess)