WEREINFO — WEDA | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting/HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Bupati, Weda, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil. Dalam arahannya, Ahlan menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan statistik, tetapi berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha, tingkat kemiskinan, hingga stabilitas perekonomian daerah.
“Meski terlihat kecil secara persentase, kenaikan harga bahan pokok dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi pekerjaan bersama yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berbasis data,” ujar Ahlan.
Ia menjelaskan, perkembangan inflasi di Kabupaten Halmahera Tengah selama periode Januari hingga Mei 2026 masih berada dalam kondisi relatif terkendali meski sempat mengalami fluktuasi. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,34 persen pada Januari, meningkat menjadi 2,64 persen pada Februari, kemudian turun menjadi 0,95 persen pada Maret, naik ke 1,15 persen pada April, dan kembali meningkat menjadi 2,08 persen pada Mei 2026.
Menurut Ahlan, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai langkah pengendalian yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menahan tekanan harga, terutama saat meningkatnya permintaan selama Ramadan dan Idulfitri.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, seperti perubahan harga bahan pangan, gangguan distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, hingga ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Jarak antarwilayah, ketergantungan pada transportasi laut, dan kondisi geografis memengaruhi distribusi serta harga barang, terutama di Pulau Gebe, Patani, dan wilayah yang jauh dari pusat distribusi,” katanya.
Ahlan menyebut sejumlah komoditas yang menjadi fokus pemantauan TPID, antara lain beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, ikan, dan berbagai jenis sayuran.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menjalankan sejumlah langkah strategis, seperti pemantauan rutin harga dan stok bahan pokok, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, koordinasi berkala melalui TPID, pengawasan distribusi barang, penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan berbagai mitra terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan tujuh arahan utama kepada seluruh anggota TPID. Di antaranya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan, mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar, memperkuat kerja sama dengan Bulog dan pelaku usaha, meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat komunikasi publik, serta menyusun rencana kerja yang konkret dan terukur.
Ia juga meminta dukungan Bank Indonesia dalam penyediaan analisis dan strategi pengendalian inflasi, Bulog dalam menjaga pasokan dan stabilisasi harga pangan, serta BPS dalam menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Pengendalian inflasi harus ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pembangunan daerah. Anggaran dan program kerja harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ahlan, tujuan utama dari seluruh upaya pengendalian inflasi adalah memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan harga yang wajar dan terjangkau, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Ia berharap HLM TPID tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan keputusan dan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan serta dievaluasi secara berkala.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas perkembangan harga pasar terkini, potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca dan transportasi, serta strategi memperkuat produksi pangan lokal. Perwakilan Bank Indonesia dan BPS turut memaparkan data inflasi terbaru dan kondisi ekonomi Halmahera Tengah.
Melalui HLM TPID ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memperluas pelaksanaan pasar murah, meningkatkan ketahanan pangan daerah, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.
(Nkess)