WEREINFO — WEDA | Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Halmahera Tengah di Aula Kantor Dinas PMD Halteng, Senin (15/6/2026).
Bimtek yang mengusung tema “Sinkronisasi Penganggaran dan Pemantapan Penatausahaan Bagi Desa-Desa Se-Kabupaten Halmahera Tengah” itu dihadiri Asisten II Setda Halmahera Tengah Husain Ali, Kepala Dinas PMD Mustami Jamal, pimpinan OPD terkait, para kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, operator kecamatan, serta peserta dan undangan lainnya.
Dalam laporan panitia yang disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Halmahera Tengah, Siti Hawa, disebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes versi 2.0.9, khususnya pada aspek penatausahaan, perpajakan, dan pelaporan keuangan desa.
Menurut Siti Hawa, seluruh desa di Kabupaten Halmahera Tengah telah menyelesaikan tahapan penganggaran dan berstatus posting. Karena itu, diperlukan percepatan pemahaman serta keseragaman dalam proses penatausahaan agar seluruh transaksi keuangan desa dapat dicatat secara tepat dan akurat.
“Bimtek ini bertujuan memberikan pembekalan teknis kepada aparatur desa agar semakin mahir melakukan input STS, SPP, dan perpajakan secara digital, serta mewujudkan integrasi data keuangan desa yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti 130 peserta yang terdiri atas sekretaris desa, kaur keuangan atau bendahara desa se-Kabupaten Halmahera Tengah, serta operator kecamatan. Bimtek berlangsung selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlan Djumadil menegaskan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab seluruh aparatur desa dalam mengelola dana desa maupun alokasi dana desa.
“Saya menginginkan agar pengelolaan keuangan ini bisa mencakup seluruh desa dan semuanya harus bertanggung jawab. Pekerjaan ini jangan ditunda-tunda. Begitu ada kegiatan, segera diinput. Sekecil apa pun itu segera diselesaikan, karena kalau ditunda pasti akan menumpuk di akhir tahun,” tegas Ahlan.
Ia mengapresiasi capaian seluruh desa di Halmahera Tengah yang telah menyelesaikan tahapan penganggaran. Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tahap penatausahaan ketika seluruh transaksi keuangan mulai berjalan.
Ahlan mengingatkan bahwa Siskeudes versi terbaru menerapkan sistem pengendalian yang lebih ketat sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara tertib, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesalahan administrasi sekecil apa pun dapat berdampak pada terhambatnya proses pencairan dana desa pada tahap berikutnya.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan Bimtek tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan para narasumber yang berasal dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, BPKP, KPPN, Kantor Pajak, Inspektorat, BPKAD, Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, serta tim teknis Dinas PMD Halmahera Tengah.
“Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh data dan proses administrasi keuangan desa dapat disterilkan bersama-sama. Jika ditemukan kesalahan atau potensi masalah dalam sistem, segera diperbaiki sebelum berdampak pada pelaksanaan kegiatan di desa,” katanya.
Selain menyoroti tata kelola keuangan desa, Wakil Bupati juga mengingatkan para kepala desa agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah desa perlu mengalokasikan anggaran secara tepat guna mendukung program penanganan sampah yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, terutama kawasan Weda dan sekitarnya.
“Tolong dipergunakan sebaik mungkin, terutama untuk kegiatan penanganan sampah di desa. Harus ada langkah nyata agar persoalan sampah dapat segera teratasi,” ujarnya.
Di sektor ketahanan pangan, Ahlan berharap program yang dijalankan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan infrastruktur jaringan telekomunikasi di desa-desa yang masih mengalami keterbatasan akses internet, termasuk Desa Nusifa Sakam dan Desa Sanafi. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung penerapan Siskeudes Online secara optimal.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap seluruh aparatur desa semakin memahami tata kelola keuangan yang baik, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meminimalisasi risiko hukum dalam pengelolaan keuangan desa.
Semangat “Sekali Input, Tertib Administrasi, Selamat dari Risiko Hukum” diharapkan menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemajuan desa-desa di Kabupaten Halmahera Tengah.
(Nkess)