Breaking News

Dampingi Bupati Resmikan RLH, Junaidy Alting Apresiasi Kepemimpinan Bupati Ikram

 

WEREINFO — Halteng | Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Junaidy Alting mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam merealisasikan program Rumah Layak Huni (RLH) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah bagi masyarakat di Kecamatan Weda.


Hal itu disampaikan Junaidy saat mendampingi Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Perkim dalam agenda peresmian serta penyerahan kunci rumah layak huni kepada warga di sejumlah desa, Senin (25/5/2026).


Peresmian Rumah Layak Huni tersebut tersebar dibeberapa titik, masing-masing dua unit di Desa Fidi Jaya, dua unit di Desa Nurweda, dan dua unit di Desa Wedana.


Menurut Junaidy, program RLH merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman.


“Program rumah layak huni ini merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Ini bukti bahwa pemerintah hadir dan serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Junaidy.


Ia mengatakan, memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat bukan sekadar menyediakan bangunan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan harapan baru bagi warga penerima manfaat.


Junaidy juga menyampaikan doa dan harapannya agar kepemimpinan Bupati Halmahera Tengah senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah pembangunan daerah.


“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, serta kekuatan lahir dan batin kepada Bapak Bupati. Semoga setiap kebijakan dan pengabdian untuk daerah ini menjadi amal jariyah dan membawa Halmahera Tengah semakin maju dan sejahtera,” ucapnya.


Ia menambahkan, beberapa rumah layak huni yang diresmikan tersebut juga merupakan hasil aspirasi masyarakat yang ia perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD saat pelaksanaan reses di daerah pemilihannya.


(Nkess)