WEREINFO — Weda, HALTENG | Wakil Bupati Halmahera Tengah didampingi Sekretaris Daerah memimpin Rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lantai II Kantor Bupati Halmahera Tengah, Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli, para Asisten Sekda, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Agenda utama rapat membahas progres pelaksanaan program OPD sejak awal tahun 2026 hingga saat ini, sekaligus mengulas sejumlah isu strategis pembangunan daerah.
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Weda dan Weda Tengah, serta pengembangan kawasan peternakan di Kecamatan Weda Selatan. Wakil Bupati menegaskan agar seluruh rencana yang telah disusun segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Saya minta untuk segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk kawasan perikanan, kita bisa mencari solusi alternatif,” tegas Wakil Bupati.
Rapat juga membahas pendampingan desa dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penjelasan khusus kepada desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades.
Terkait pemekaran desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyampaikan bahwa tim verifikasi daerah telah memberikan lampu hijau, namun masih terdapat sejumlah indikator yang perlu dibenahi, khususnya terkait batas-batas desa. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan verifikasi oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati meminta Dinas PMD untuk lebih proaktif.
“Untuk pemekaran desa, Kepala Dinas PMD agar lebih proaktif supaya bisa secepatnya diakomodir. Segera lakukan rapat khusus agar saat di tingkat pusat nantinya tidak terkendala apa pun,” ujarnya.
Pembahasan lainnya mencakup pembangunan RSUD, belanja modal pengadaan lahan yang diminta segera disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta penyelesaian pembangunan jalan umum dan jalan tani yang dinilai sangat penting bagi masyarakat dan petani.
Sekretaris Daerah menambahkan bahwa terkait jalan tani perlu segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, seperti Bagian Pemerintahan, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengingat masih adanya persoalan hukum dan klaim lahan masyarakat yang harus disikapi secara hati-hati.
Dalam rapat tersebut juga dibahas Program SPBG Makanan Bergizi (MBG) yang diperuntukkan bagi wilayah 3T. Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh 10 titik dapur MBG yang telah lolos verifikasi pusat. Satu titik telah mencapai progres 100 persen, sementara titik lainnya berada pada kisaran 50 hingga 80 persen. Untuk wilayah Pulau Yoi, seluruh persiapan telah dilakukan dan dinyatakan siap untuk dilakukan penilaian oleh tim.
Selain itu, Sekretariat DPRD diminta segera menyiapkan laporan APBD untuk disampaikan kepada DPRD, termasuk pembahasan terkait Monitoring Center for Prevention (MCP).
Wakil Bupati juga mengarahkan agar sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, terlebih dahulu dilakukan rapat persiapan guna memastikan kesiapan teknis dan substansi usulan.
Sekretaris Daerah menekankan agar seluruh dokumen melalui aplikasi Srikandi segera disampaikan untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan persetujuan sebelum diunggah oleh admin.
Sementara itu, Wakil Bupati meminta Dinas PUPR segera menindaklanjuti persoalan PL untuk dilaporkan ke Inspektorat. Untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), disampaikan bahwa sebagian OPD telah menginput perencanaan ke dalam sistem, sementara OPD lainnya diminta segera menyusul, baik perencanaan fisik maupun nonfisik, guna memudahkan proses verifikasi dan penentuan prioritas, mengingat tahapan lelang membutuhkan waktu.
Menutup rapat, Wakil Bupati mengingatkan agar pelaksanaan tugas tidak dibebankan hanya kepada satu staf, melainkan melibatkan tim kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat, efektif, dan optimal.
(M. Safri Yusuf)
Editor : Mr.c