WEREINFO — Weda, Kamis 13/11/25 | Wakil Bupati Halmahera Tengah memimpin rapat Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai II, dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem pengukuran kinerja pencegahan korupsi yang mencakup delapan area intervensi utama, yakni perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menyampaikan bahwa capaian MCP Halmahera Tengah pada tahun berjalan menunjukkan progres positif pada beberapa area, terutama perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, serta optimalisasi pajak daerah. Namun demikian, sejumlah area seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan BMD masih membutuhkan perhatian serius karena belum memenuhi indikator secara maksimal.
“Capaian MCP kita terus membaik, tetapi masih ada beberapa OPD yang belum maksimal dalam pemenuhan indikator. Saya minta agar OPD terkait tidak menunggu menjelang batas waktu. Lakukan percepatan sejak sekarang, identifikasi kendalanya, dan segera tuntaskan,” tegas Wakil Bupati.
Ia juga memberikan arahan teknis agar hambatan yang dihadapi OPD dapat segera diatasi.
“Kalau kendalanya pada dokumen pendukung, segera lengkapi. Jika butuh koordinasi lintas OPD, lakukan dalam dua atau tiga hari ke depan. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kerja kolaboratif supaya target MCP bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa peningkatan MCP bukan sekadar untuk memenuhi penilaian KPK, tetapi juga sebagai cermin komitmen pemerintah daerah terhadap integritas dan tata kelola yang baik.
“MCP ini bukan hanya angka, tetapi wujud komitmen kita terhadap pemerintahan yang berintegritas dan transparan. Pastikan laporan yang masuk sesuai implementasi di lapangan. Kita ingin Halteng semakin akuntabel dan bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, para pimpinan OPD turut memaparkan progres dan kendala di masing-masing area. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan unggahan dokumen, koordinasi antar-OPD yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan SOP di sejumlah unit kerja.
Sebagai penutup, Wakil Bupati meminta agar percepatan pemenuhan data, peningkatan kualitas pelaporan, dan penguatan koordinasi antar-OPD menjadi prioritas bersama. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh indikator MCP dapat tercapai sesuai target.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan skor MCP Halmahera Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
( M. Safri Yusuf )
Editor : Mr.c