WEREINFO — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat pengawasan terhadap pembangunan dan program sosial pada tahun 2026. Penegasan ini disampaikan dalam acara ramah tamah bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Tengah, yang digelar di kediaman Bupati di Bukit Loiteglas, Weda, Sabtu malam (8/11/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta jajaran Kejaksaan Negeri Weda. Kehadiran lintas unsur tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antarlembaga dalam menjaga integritas pemerintahan dan kualitas pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini mengelola berbagai proyek strategis yang melibatkan banyak pihak, termasuk perusahaan swasta. Untuk menjamin transparansi, Pemkab akan melibatkan wartawan dalam proses monitoring lapangan mulai tahun 2026.
“Saya akan libatkan wartawan dalam monitoring. Bila ada temuan, kita diskusikan bersama. Karena menyelesaikan persoalan butuh energi dan waktu, maka kita harus berkolaborasi,” tegas Bupati.
Bupati juga mengungkapkan rencana untuk menghadirkan Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah rencana kerja tahun 2026 selesai disusun, guna membahas potensi persoalan serta membangun pola koordinasi yang lebih terbuka dan transparan.
“Banyak hal nantinya yang perlu dipahami Kajari mengenai dinamika di daerah ini. Dan saya tidak segan menindak siapa pun apabila terbukti bersalah,” ujarnya menegaskan.
Selain itu, Bupati memaparkan sejumlah program prioritas Pemda pada 2026, di antaranya peningkatan layanan kesehatan, pemberian insentif bagi masyarakat, program beasiswa pendidikan, serta kebijakan token listrik gratis bagi masyarakat non-ASN dengan daya 900 VA ke bawah.
Terkait penegakan hukum, Bupati juga menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.
“Insya Allah Bapak percaya sama saya. Saya tidak pernah ikut campur laporan yang masuk ke Kejaksaan. Jika dianggap salah, saya serahkan sepenuhnya untuk ditindak,” tegasnya.
Bupati menutup sambutannya dengan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas dukungan dan kebersamaan dalam membangun Halmahera Tengah yang lebih maju dan bersih.
Sementara itu, Kajari Halmahera Tengah, Ashari Syam, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyambutan hangat dari jajaran Pemkab Halteng. Ia memperkenalkan diri sebagai putra Mandar, Sulawesi Barat, dengan pengalaman panjang bertugas di Jakarta sebagai Kasi Intelijen dan Kasi Pidana Khusus, menangani berbagai kasus besar.
Kajari menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga pencegahan.
“Kejaksaan tidak hanya bicara penindakan. Ada intelijen, ada datun, dan ada fungsi pencegahan yang harus kita optimalkan. Kita ingin pembangunan di Halteng berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kesiapan Kejaksaan memberikan pendampingan hukum kepada OPD dan pelaksana proyek agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan sesuai aturan.
“Pendampingan itu untuk meminimalisir kesalahan. Jika ada keraguan dalam pelaksanaan, silakan konsultasi. Kita ingin mencegah sebelum masalah muncul,” tambahnya.
Kajari juga mengapresiasi keterlibatan media dalam pengawasan publik.
“Pembangunan harus dipantau bersama. Kolaborasi dengan media sangat baik untuk memastikan keterbukaan. Kita semua punya tujuan yang sama: Halteng harus maju dan bersih,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Kajari mengajak seluruh pihak memperkuat kebersamaan dan komitmen integritas.
“Mari kita bangun harmonisasi. Kejaksaan siap menjadi mitra strategis Pemda dalam mengawal setiap program dan proyek agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
( M. Safri Yusuf )
Editor : Mr.c