Breaking News

Bupati Halteng Desak Optimalisasi KUPP Weda dan Pengalihan Status Bandara Cekel

 

Jakarta, 14 November 2025 — Anggota DPD RI Graal Taliawo bersama para bupati se-Provinsi Maluku Utara melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI, Komjen (Purn.) Suntana, M.Si., di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan RI, Jumat (14/11). Pertemuan ini membahas beragam isu strategis terkait penguatan layanan transportasi di Maluku Utara.

Dalam forum tersebut, Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, memaparkan beberapa persoalan mendesak yang dihadapi daerah. Ia menyoroti belum optimalnya pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Weda yang berdampak pada kelancaran proses bongkar muat.

 “Pelayanan di KUPP Weda perlu diperkuat. Hambatan bongkar muat yang masih terjadi berpengaruh langsung pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Ikram.

Ia juga mengusulkan pengalihan status Bandara Cekel menjadi bandara umum untuk mendorong percepatan konektivitas dan kegiatan ekonomi di kawasan industri dan pemukiman sekitar.

 “Status Bandara Cekel sudah saatnya ditingkatkan agar dapat melayani penerbangan umum. Ini penting untuk menunjang mobilitas dan mempercepat pertumbuhan Halmahera Tengah,” tambahnya.

Terkait sektor kelautan, Bupati Ikram menyampaikan keluhan nelayan lokal yang terganggu oleh jalur pelayaran kapal industri.

“Nelayan kami kesulitan karena area tangkap mereka bersinggungan dengan rute pelayaran industri. Kami berharap ada penataan ulang jalur pelayaran yang lebih berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan agar skema subsidi Tol Laut tetap dipertahankan.

“Subsidi Tol Laut harus tetap berjalan sebagaimana biasanya. Ini salah satu instrumen penting untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan menjaga stabilitas inflasi daerah,” tutupnya.

Audiensi ini turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Tengah. Dari pihak Kementerian Perhubungan, mendampingi Wakil Menteri hadir Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Sesditjen Hubla, Sesditjen Hubud, Sesditjen Intram, Plt. Sesditjen Hublat, Kepala Biro Perencanaan, dan Kepala Pusat PPIT.

( M. Safri Yusuf )

Editor : Mr.c