WEREINFO— Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tengah melaksanakan rangkaian koreksi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati selama beberapa hari terakhir.
Dalam forum tersebut, setiap OPD mempresentasikan rancangan program dan pagu anggaran masing-masing. Bupati secara cermat menelaah setiap rincian belanja, bahkan memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak jelas peruntukannya, tidak sejalan dengan arah pembangunan daerah, atau terlalu membebani keuangan daerah.
“Kita harus memastikan uang daerah benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan ada anggaran yang sekadar jalan-jalan tanpa dampak, atau yang saya sebut Goes Money,” tegas Bupati.
Bupati menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Setiap program dan kegiatan wajib memiliki ukuran capaian yang jelas dan terukur.
Ia juga menyoroti masih adanya alokasi perjalanan dinas yang tidak relevan dengan target kinerja. Menurutnya, perjalanan dinas hanya boleh dilakukan jika benar-benar mendukung efektivitas kerja, bukan sekadar rutinitas yang menguras anggaran.
Wakil Bupati dan Sekda menambahkan bahwa koreksi terhadap RKA ini dilakukan untuk memastikan prioritas belanja tahun 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengendalian inflasi akan menjadi fokus utama.
“Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat. Anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan kita evaluasi,” ujar Sekda menegaskan.
Melalui proses koreksi ini, Pemkab Halteng berkomitmen membangun tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Presentasi RKA menjadi ruang diskusi terbuka antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan para pimpinan OPD agar arah pembangunan lebih sinkron dengan visi dan misi daerah.
Bupati berharap langkah ini menjadi budaya baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ingin semua OPD mulai membiasakan diri bekerja dengan target dan ukuran kinerja. Kita harus meninggalkan pola lama yang hanya menghabiskan anggaran tanpa melihat hasil nyata. Tahun 2026 harus menjadi tahun kerja nyata untuk masyarakat,” tandasnya.
Ia juga menegaskan, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat bukanlah hambatan bagi Halmahera Tengah. Justru kondisi ini menjadi momentum untuk mengelola keuangan daerah secara lebih bijak dan efisien.
“TKD bukan berarti Halteng tidak mampu. Kita justru semakin tangguh karena mampu mencermati dan mengelola setiap rupiah dengan bijak. Fokus kita sederhana: anggaran untuk rakyat, program untuk rakyat, dan hasilnya kembali ke rakyat,” tutup Bupati.
( M. Safri Yusuf )
Editor : Mr.