WEREINFO – Weda, Selasa 14/10/2025 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-11 dan ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di ruang sidang utama DPRD Halteng.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II–III lingkup Pemda Halteng, Direktur Perusda, serta Direktur PDAM.
Lima Fraksi Sampaikan Pandangan Umum RAPBD 2026
Dalam Rapat Paripurna ke-11, kelima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PDIP menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertambangan yang transparan, pengembangan pariwisata, revitalisasi sektor perikanan, serta inovasi digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Fraksi ini juga menyoroti kebutuhan anggaran kesehatan, perbaikan ruas jalan Sif–Patani, dan penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Weda.
Fraksi PKB dan PAN mendorong efektivitas belanja daerah serta inovasi dalam peningkatan PAD yang berkelanjutan.
Sementara Fraksi Partai Golkar menyoroti pemerataan pembangunan antarwilayah dan penguatan sektor prioritas.
Adapun Fraksi NasDem menilai perlunya perencanaan matang dalam optimalisasi potensi daerah.
Sedangkan Fraksi Hanura menegaskan, meski terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), program daerah tetap berjalan dengan baik.
Hanura juga mengusulkan penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi warga Pulau Sain (Sayang) dan Piyai, peningkatan dana kecamatan, pengawasan lingkungan oleh DLH, serta perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Bupati Jawab Pandangan Fraksi
Menanggapi seluruh pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-12, Bupati Halmahera Tengah menyampaikan apresiasi dan menilai forum tersebut sebagai momentum penting.
“Hari ini adalah hari yang paling berbahagia bagi saya, karena setelah pandangan umum fraksi langsung dilanjutkan dengan jawaban pemerintah daerah. Ini semua rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan, penguatan PAD tidak hanya melalui pajak dan retribusi, tetapi juga lewat dividen perusahaan daerah yang akan menjadi salah satu skema penutup pengurangan TKD.
Menanggapi PDIP, ia menyampaikan bahwa persoalan TPU sudah dalam kajian dan akan ditindaklanjuti, sementara pembangunan Puskesmas Damuli telah dianggarkan sebesar Rp7 miliar.
Terhadap catatan Fraksi NasDem dan Golkar, Bupati memastikan seluruhnya dicatat untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Belanja Daerah Ditekan Lebih Efisien
Bupati kemudian menyoroti efektivitas belanja daerah yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Dari hasil rapat RKA dengan OPD, ditemukan adanya satuan kerja dengan belanja honor mencapai Rp3 miliar, yang kemudian dipangkas menjadi Rp800 juta.
“Efisiensi harus dilakukan agar anggaran benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menanggapi isu tiga pulau yang disebut dalam pandangan fraksi, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan wacana dari provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah, katanya, justru berencana menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan konservasi bekerja sama dengan Balai Konservasi Perikanan.
Ketenagakerjaan, Beasiswa, dan Insentif Lansia
Menjawab pandangan Fraksi Hanura terkait pertambangan dan tenaga kerja, Bupati menegaskan agar seluruh persoalan tambang dicermati secara hati-hati agar tidak menimbulkan masalah sosial maupun hukum.
Pemda, lanjutnya, akan bersinergi dengan serikat buruh, legislatif, dan perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja.
Fokus Pemda tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memperoleh manfaat langsung.
Pada 2026, anggaran beasiswa pendidikan meningkat dari Rp19 miliar menjadi Rp32 miliar, sementara insentif lansia naik dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu.
TKD Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola
Bupati menegaskan, pengurangan TKD bukan musibah, melainkan momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Yang menentukan bukan seberapa besar APBD kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kerangka kebijakan dan pengelolaan APBD harus menjadi pilot project agar semakin efektif untuk rakyat,” ujarnya.
Ajak Jaga Kebersamaan dan Kamtibmas
Menutup penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh fraksi, legislatif, eksekutif, dan Forkopimda untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban daerah (kamtibmas).
“Jangan jadikan isu bahwa pemerintah tidak mampu. Mari kita duduk bersama membicarakan kamtibmas. Ruang ini bukan hanya milik bupati, wakil, sekda, dan OPD, tapi ruang kebersamaan untuk Halteng yang lebih baik. Mekanisme anggaran tetap berada di tangan Pemda, dan saya yakin seluruh fraksi memiliki tujuan yang sama untuk memajukan Halmahera Tengah,” pungkasnya.
( M. Safri Yusuf )
Editor : Mr.c