WEREINFO — DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menggelar rapat paripurna ke-20 sekaligus menutup masa persidangan III tahun sidang 2025 pada Rabu (3/9/2025).
Wakil Ketua I DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, menggunakan rapat paripurna penutupan masa sidang III tahun 2025 sebagai momentum untuk mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius menjawab persoalan rakyat. Ia menekankan perlunya otokritik dalam melihat sejauh mana ekspektasi masyarakat benar-benar terpenuhi.
Munadi menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan, terutama pada infrastruktur dasar. Ruas jalan Peniti–Sakam dan sejumlah jalan pemukiman yang berstatus kabupaten disebut belum tersentuh peningkatan.
“Keadilan pembangunan harus dirasakan juga oleh masyarakat di ujung negeri ini,” tegasnya.
Selain itu, masalah air bersih di Pulau Gebe dan kecamatan lain disebut mendesak untuk segera diselesaikan.
“Krisis air tidak boleh dibiarkan. Pemerintah daerah harus menggandeng pihak ketiga untuk mencari solusi,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Halteng juga mengkritisi lambannya penurunan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang stagnan, meski APBD dalam tiga tahun terakhir berada pada posisi tinggi.
“Kita butuh pendekatan yang lebih holistik agar anggaran besar benar-benar menyentuh rakyat,” katanya.
Sektor investasi pun mendapat sorotan tajam. Menurutnya, masuknya perusahaan besar di Halteng belum memberi dampak positif terhadap sektor riil.
“Pendapatan warga justru menurun, terutama usaha kos-kosan, karena karyawan pindah ke apartemen perusahaan. Investasi harus memberi multiplayer effect, bukan sebaliknya,” tandasnya.
Munadi menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Kami tidak boleh menutup mata terhadap persoalan mendasar masyarakat,” pungkasnya.
(M. Safri Yusuf)
Editor : Mr.c