WEREINFO — Wakil Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ahlan Djumadil, membacakan jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun 2025, pada Kamis malam (4/9/2025).
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menata struktur keuangan daerah, menekan angka kemiskinan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pelayanan publik.
Defisit Rp200 Miliar di APBD Perubahan
APBD Perubahan 2025 ditetapkan dengan pendapatan Rp2,328 triliun lebih dan belanja Rp2,528 triliun lebih. Struktur ini menimbulkan defisit Rp200 miliar, yang akan ditutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) aktif tahun 2024.
Defisit ini muncul setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan baru terkait penganggaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan KMK Nomor 29/MK/PK/2025 dan Surat Edaran S-20/MK/PK/2025, pembayaran kurang bayar DBH sebesar Rp234 miliar lebih tidak bisa dicairkan sekaligus. Dari jumlah itu, hanya Rp101 miliar yang dibayarkan pada 2025, sedangkan sisanya Rp133 miliar lebih akan ditransfer pada 2026. Padahal, Pemkab Halteng sebelumnya telah mengalokasikan penuh anggaran tersebut dalam APBD 2025.
“Dengan kondisi ini, kami terpaksa melakukan penyesuaian pada komponen pendapatan daerah. Pendapatan transfer berkurang, sementara PAD yang semula Rp517 miliar lebih disesuaikan menjadi Rp451 miliar lebih,” ujar Ahlan membacakan jawaban Bupati.
Program Prioritas Tetap Jalan
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memastikan tidak ada pemangkasan belanja pada program-program prioritas. Sejumlah agenda yang tetap dijalankan di antaranya:
1. Pembangunan baru dan rehab Rumah Layak Huni,
2. Penyediaan sarana prasarana pertanian, perikanan, kesehatan, dan air bersih,
3. Perluasan akses telekomunikasi di desa terpencil,
4. Bantuan alat home industry, perbengkelan, dan pertukangan,
5. Tunjangan gaji dan operasional untuk dua OPD baru,
6. Bantuan studi untuk mahasiswa S1, S2, dan S3,
7. Serta pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan, termasuk tunjangan guru SMA/SMK ASN maupun P3K.
Selain itu, sejak 2024 pemerintah juga telah menyalurkan insentif bagi guru dan tenaga medis di daerah terpencil, khususnya Kecamatan Pulau Gebe, dengan nilai Rp500 ribu per orang.
Peningkatan PAD dan Efisiensi Belanja
Menjawab masukan DPRD, Pemkab Halteng berkomitmen meningkatkan PAD melalui intensifikasi sumber yang ada dan ekstensifikasi pada potensi baru. Pajak indekost yang diusulkan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional akan dikaji agar sesuai regulasi. Sementara saran Fraksi Golkar dan PDIP terkait diversifikasi PAD pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga menjadi perhatian pemerintah.
Dari sisi belanja, Ahlan menegaskan pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap perjalanan dinas, terutama yang bersifat seremonial, studi banding, dan seminar, agar tidak membebani belanja operasional.
“Kegiatan yang tidak produktif akan dikurangi supaya anggaran lebih fokus pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tekan Kemiskinan dan Pengangguran
Pemkab Halteng juga menegaskan keseriusannya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Halteng turun bertahap dari 12 persen pada 2022, menjadi 11,44 persen pada 2023, dan 10,71 persen pada 2024.
Untuk mempercepat penurunan, pemerintah mengalokasikan anggaran bagi 447 unit rumah layak huni dengan nilai Rp80,4 miliar lebih, serta rehab 115 unit rumah senilai Rp6,9 miliar lebih. Program ini diharapkan memberikan dampak nyata, meski pemerintah juga menekankan perlunya pengkajian ulang penerima manfaat agar sesuai dengan data BPS.
Selain itu, Halteng juga akan melaksanakan pendataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Pendataan ini penting untuk memperoleh data valid terkait pengangguran terbuka, mengingat tingginya mobilitas penduduk keluar masuk wilayah Halteng sebagai daerah program strategis nasional.
Menutup jawabannya, Bupati melalui Wabup Ahlan menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi atas masukan konstruktif yang memperkaya dokumen APBD Perubahan 2025. Semua rekomendasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pengelolaan air bersih akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen agar kebijakan fiskal kita tidak hanya menutup kebutuhan rutin, tetapi juga benar-benar memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ahlan.
(M.Safri Yusuf)
Editor : Mr.c