WEREINFO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar agenda penguatan kelembagaan dengan tema “Evaluasi dan Proyeksi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah” di Weda, Selasa (9/9).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Tiara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi di daerah.
“Pengawasan yang kuat adalah kunci agar demokrasi kita berjalan sehat. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendukung kerja-kerja Bawaslu,” ujarnya.
Agenda ini juga dihadiri sejumlah pihak, mulai dari organisasi pemuda dan paguyuban, perwakilan partai politik, hingga mantan pengawas tingkat kecamatan. Bawaslu turut menghadirkan empat narasumber, yakni Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Suleman Patras, Akademisi Fakultas Hukum Dr. Siti Barora, SH., MH., Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo, serta Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Lukman El Haries.
Ketua Bawaslu Halteng, Sitti Hasmah, dalam sambutannya menyampaikan refleksi atas Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia menjelaskan bahwa saat itu terdapat putusan pidana Pemilu dan Pilkada, serta dua indikator utama yang berkontribusi terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) hingga menempatkan Halmahera Tengah berada di zona merah, yakni isu keamanan serta netralitas atau integritas penyelenggara, sebagaimana hasil launching IKP oleh Bawaslu RI.
“Hal itu menjadi acuan sekaligus pembelajaran bagi kita dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Alhamdulillah, berkat kolaborasi seluruh stakeholder demokrasi di Halteng, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tegasnya.
Diskusi dalam forum berlangsung dinamis. Para narasumber memberikan pandangan dari sudut regulasi, akademis, hingga pengalaman praktis di lapangan. Forum juga diperkaya dengan masukan dari perwakilan partai politik serta mantan pengawas pemilu tingkat kecamatan.
Masukan tersebut, menurut Ketua Bawaslu Halteng, akan menjadi catatan penting untuk memperkuat peran pengawas di daerah.
“Kritik dan saran dari berbagai pihak menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah, karena pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi,” tutupnya.
(M. Safri Yusuf)
Editor : Mr.c