Kasat Lantas Polres Halteng, Iptu Masqun Abdukish, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari pendekatan persuasif kepada masyarakat, khususnya pelaku transportasi jalan raya.
“Ngobrol-ngobrol santai saja, tapi tetap fokus pada isu serius: keselamatan lalu lintas,” ujarnya membuka diskusi.
Menurut Masqun, kendaraan truk dengan kelebihan muatan (overloading) dan modifikasi bentuk (overdimensi) menjadi perhatian utama pihaknya saat ini. Sosialisasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik ini telah dilakukan sejak Juni dan akan terus dilanjutkan.
“Saat ini kami masih fokus pada mobil pengangkut barang yang sudah overloading dan overdimension. Karena kita ketahui bersama bahwa overloading adalah pelanggaran, tapi overdimensi adalah kejahatan. Merubah bentuk kendaraan tanpa prosedur itu sangat berisiko dan bisa berujung maut,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan lalu lintas tidak hanya menyangkut kendaraan barang, melainkan semua pengguna jalan.
“Semua kendaraan yang melintas wajib melengkapi surat-surat dan mematuhi aturan lalu lintas. Kami hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan pengguna jalan, khususnya para sopir yang rentan mengalami kecelakaan,” lanjutnya.
Masqun juga menegaskan pentingnya kesadaran kolektif terhadap bahaya kecelakaan lalu lintas. Ia mengacu pada data global yang menyebut kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab kematian nomor tiga di dunia setelah HIV/AIDS—sebuah kenyataan yang selaras dengan kondisi Halmahera Tengah saat ini.
“Semenjak saya bertugas di sini, sudah banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Baik itu di lokasi kejadian maupun di rumah sakit. Ini yang mau kita tekan—supaya ke depan, angka kecelakaan bisa diminimalisir semaksimal mungkin,” kata Masqun.
Mendukung langkah Sat Lantas, Ketua Organda Halmahera Tengah Helmi Kasim yang juga anggota DPRD dari Partai NasDem menyampaikan apresiasi atas inisiatif dialog terbuka ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi terhadap sopir dan pelaku usaha angkutan.
“Kami di Organda paham bahwa persoalan overdimensi itu serius. Tapi perlu juga kita lihat dari sisi sosial dan ekonomi para sopir. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarga. Maka solusinya bukan hanya penindakan, tapi juga edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Helmi juga berkomitmen untuk mendukung setiap program kampanye keselamatan lalu lintas yang melibatkan para sopir dan perusahaan angkutan. Ia mendorong agar lahir regulasi daerah dan dukungan anggaran guna membina pelaku transportasi secara menyeluruh.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta Kepala Desa Were, Zulkifli Hasan. Semua pihak yang hadir sepakat bahwa urusan keselamatan lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, melainkan merupakan kerja kolektif seluruh elemen daerah. (Ir)