WEREINFO — JAKARTA | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si., terpilih sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Pada acara penutupan KPPD, Bupati Ikram mendapat kehormatan untuk mempresentasikan Rencana Aksi Kepala Daerah (Renaksi) di hadapan pimpinan BPSDM Kemendagri, Lemhannas RI, para widyaiswara, coach, mentor, serta seluruh peserta.
Kesempatan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kualitas rencana aksi yang dinilai memiliki substansi kuat, inovatif, aplikatif, serta selaras dengan agenda transformasi tata kelola pemerintahan yang tengah didorong pemerintah. Dari 25 kepala daerah peserta KPPD Angkatan III Tahun 2026, hanya tiga peserta yang dipilih untuk memaparkan rencana aksinya pada forum penutupan.
Dalam presentasinya, Bupati Ikram mengangkat Rencana Aksi berjudul "Optimalisasi Sharing Benefit Hilirisasi Industri Nikel Menuju Resilient Community Berbasis SPBE."
Melalui rencana aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menawarkan model transformasi tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan manfaat hilirisasi industri nikel ke dalam berbagai program strategis daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Inovasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan Collaborative Governance Integrated Public Assistance (CoGoIpa) sebagai Executive Control Tower, yakni platform yang mengintegrasikan data lintas perangkat daerah guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making), pemantauan program secara real time, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah.
Melalui pendekatan tersebut, berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, mulai dari pendidikan gratis, beasiswa daerah, layanan kesehatan gratis, rumah layak huni, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan UMKM, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya diintegrasikan dalam satu ekosistem tata kelola digital.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, transparansi, serta keberlanjutan pelaksanaan program, sehingga manfaat ekonomi dari hilirisasi industri benar-benar dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dalam paparannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana nilai tambah hilirisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial melalui tata kelola pemerintahan yang modern.
"Keberhasilan hilirisasi bukan hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, dan terwujudnya masyarakat yang tangguh (Resilient Community)," ujar Ikram.
Terpilihnya Bupati Halmahera Tengah sebagai salah satu peserta terbaik KPPD menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menghadirkan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah, sekaligus mendukung agenda nasional melalui transformasi digital pemerintahan, penguatan pelayanan publik, serta optimalisasi manfaat hilirisasi industri strategis.
Prestasi tersebut juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk terus memperkuat budaya inovasi, kolaborasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Nkess)