WEREINFO — Ternate | Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara yang digelar di Bela Hotel, Kamis (7/5/2026).
Musrenbang RKPD 2027 tersebut mengusung tema “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas, Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.”
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bahri Sudirman.
Musrenbang dibuka langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMN sebagai dasar arah pembangunan nasional dan daerah.
Sherly juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang belum mengunggah dokumen RPJMD agar segera menyelesaikannya, karena dokumen tersebut menjadi rujukan utama dalam penyusunan arah pembangunan Maluku Utara yang kemudian dijabarkan melalui RKPD setiap tahun.
“Dalam Musrenbang ini kita akan membahas berbagai prioritas pembangunan yang harus didahulukan. Mengingat kondisi fiskal APBD provinsi maupun kabupaten/kota tahun ini dan tahun depan cukup terbatas, maka penentuan prioritas pembangunan menjadi sangat penting,” ujar Sherly.
Ia juga menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Sherly, meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tergolong tinggi, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan, terutama pada sektor konektivitas antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun lalu mencapai 34 persen secara year on year. Namun pada kuartal pertama tahun ini berada di angka sekitar 20 persen. Walaupun tinggi, pemerataannya belum maksimal,” katanya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ikram Malan Sangadji memaparkan kondisi fiskal daerah serta berbagai program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Menurut Ikram, kapasitas fiskal Halmahera Tengah berada pada kisaran Rp1,7 hingga Rp1,9 triliun. Kapasitas tersebut dinilai memberi pengaruh besar terhadap pembangunan daerah, seiring pertumbuhan wilayah dan jumlah penduduk yang terus meningkat.
“Setelah kami melakukan exercise, anggaran daerah dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Kami juga bekerja sama dengan Bank Maluku Malut melalui penyertaan modal sebesar Rp10 miliar dengan deviden sekitar Rp2 miliar per tahun. Ini menunjukkan perputaran uang di daerah berjalan baik dan berdampak langsung terhadap program kesejahteraan masyarakat,” ujar Ikram.
Dalam forum tersebut, Ikram menegaskan bahwa meski memiliki kapasitas fiskal yang besar, anggaran daerah tetap difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
Ia juga menyebut Halmahera Tengah selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara maupun daerah kabupaten/kota lainnya.
Selain itu, Ikram meminta data pembangunan yang dipaparkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara lebih akurat dan selaras dengan data Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya terkait angka kemiskinan.
Dalam paparannya, Ikram menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi juga ditopang ekonomi lokal yang memberi kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“Kontribusi pertambangan sekitar 8,40 persen, sedangkan ekonomi lokal mencapai 18,40 persen. Tingginya konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai program insentif pemerintah daerah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, lanjut Ikram, terus menjalankan berbagai program pro rakyat, di antaranya pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit daerah dan puskesmas dengan alokasi anggaran sekitar Rp13 miliar per tahun.
Melalui program tersebut, seluruh biaya pengobatan masyarakat ditanggung pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, sehingga perputaran uang tetap berada di dalam daerah dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain program kesehatan gratis, Pemkab Halteng juga menjalankan program pendidikan gratis dan beasiswa bagi mahasiswa jenjang S1, S2 hingga S3, serta berbagai bantuan sosial berupa insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, janda, dan anak yatim piatu.
Di hadapan Gubernur Maluku Utara dan Deputi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ikram menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada investasi pertambangan, tetapi juga harus didorong melalui penguatan investasi ekonomi masyarakat dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
(Nkess)