Faizal Ikbal analis komunikasi yang juga magister ilmu komunikasi menilai, momentum kehadiran pemerintah pasca konflik seharusnya dimanfaatkan untuk membangun kepastian dan kenyamanan bagi warga masyarakat Sibenpopo-Banemo.
“Dalam komunikasi publik, kehadiran pemerintah pasca konflik harus mampu membangun dua hal utama, yakni kepastian dan kenyamanan. Ini penting karena masyarakat sedang berada dalam situasi ketidakpastian dan trauma,” ujarnya saat diwawancarai.
Ia menjelaskan, konflik Banemo–Sibenpopo menciptakan dua kondisi sosial yang berbeda namun sama-sama rentan. Warga Sibenpopo, kata dia, menghadapi ketidakpastian akibat kehilangan rumah, aset, dan dokumen penting.
Sementara warga Banemo menghadapi ketidaknyamanan akibat belum terungkapnya pelaku pembunuhan warga di hutan.
“Ini yang dalam kajian komunikasi konflik disebut sebagai post-conflict uncertainty dan psychological insecurity. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi pemerintah harus bersifat menenangkan dan membangun rasa aman,” jelasnya.
Soroti Ice Breaking dalam Situasi Krisis. Lebih lanjut, ia menyoroti gaya pembukaan komunikasi Sherly Tjoanda (Gubernur Maluku Utara) yang menggunakan pendekatan tanya jawab atau ice breaking dalam situasi masyarakat yang masih berduka. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi menjadi misjudged crisis communication, atau kesalahan membaca situasi krisis.
“Dalam komunikasi krisis, ada prinsip yang disebut situational awareness. Artinya, pemimpin harus memahami kondisi emosional masyarakat sebelum menyampaikan pesan. Jika tidak, maka berpotensi terjadi audience misalignment, yakni pesan tidak selaras dengan kondisi audiens,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam situasi konflik, komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat.
“Komunikasi yang terlalu cepat masuk pada koreksi atau argumentasi bisa mengurangi efektivitas komunikasi. Yang dibutuhkan masyarakat saat itu adalah empati dan kepastian,” tambahnya.
Model Komunikasi yang Lebih Tepat. Menurutnya, terdapat model komunikasi yang lebih tepat untuk digunakan ibu Gubernur dalam situasi konflik dan krisis, Ia menjelaskan, komunikasi harus diawali dengan empati, dilanjutkan dengan kepastian, kemudian ajakan menjaga stabilitas, dan diakhiri dengan pesan rekonsiliasi paten.
“Ini yang dikenal sebagai strategic crisis communication. Urutan pesan sangat penting, karena komunikasi publik dalam konflik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengelola emosi publik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya communication mapping atau pemetaan audiens sebelum pemerintah turun langsung ke lokasi konflik. “Warga Banemo dan Sibenpopo memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda. Kalau ini tidak dipetakan, maka komunikasi pemerintah bisa tidak efektif,” jelasnya.
Rekomendasi Penanganan Konflik. Selain aspek komunikasi, ia juga memberikan sejumlah rekomendasi penanganan konflik. Untuk warga Sibenpopo, pemerintah diminta segera memberikan kepastian pembangunan rumah, pemulihan dokumen administrasi, serta rehabilitasi psikologis.
Sementara bagi warga Banemo, pemerintah perlu memastikan pengungkapan pelaku pembunuhan secara transparan untuk mengurangi spekulasi dan membangun rasa keadilan.
“Selain itu, perlu dibentuk Satgas Hutan Patani untuk menjamin keamanan warga yang mencari nafkah di hutan. Ini penting karena rasa takut masyarakat masih cukup tinggi,” katanya.
Ia juga mendorong pembentukan forum komunikasi perdamaian yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah daerah, serta aparat keamanan.
“Forum ini penting sebagai early warning system konflik, agar potensi konflik bisa dideteksi sejak dini,” ujarnya.
Komunikasi Publik sebagai Instrumen Perdamaian. Menurutnya, konflik sosial tidak hanya membutuhkan pendekatan keamanan, tetapi juga komunikasi publik yang tepat. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat tata kelola komunikasi melalui komunikasi empatik, pemetaan audiens, dan strategi komunikasi krisis.
“Komunikasi publik yang tepat akan menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga perdamaian pasca konflik,” tutupnya.
(Nkess)