WEREINFO — Weda, 31 Maret 2026 | Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
Mengawali pidatonya, Bupati menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Halmahera Tengah, seraya berharap momentum tersebut menjadi penguat kebersamaan dalam membangun daerah.
“Secara umum, capaian pembangunan Halmahera Tengah tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan perikanan, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Bupati menegaskan komitmen Pemda dalam menjalankan program unggulan seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Menurutnya, program kesehatan gratis tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluruhnya dikembalikan untuk sektor kesehatan tanpa upah pungut.
“Dana tersebut juga kami manfaatkan untuk mendukung rekrutmen tenaga dokter dan dokter spesialis. Ke depan, kami merencanakan pembangunan Rumah Sakit Prima Weda sebagai pusat layanan kesehatan gratis bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional, Bupati juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, termasuk pengendalian penggunaan kendaraan dinas dan listrik di lingkungan perkantoran. Selain itu, Pemda mulai menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Terkait tenaga P3K, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengurangan, bahkan terus menambah jumlah tenaga, khususnya bagi guru, tenaga kesehatan, serta pegawai yang telah berkeluarga sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti program Rumah Layak Huni (RLH) sebagai prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bupati meminta seluruh pimpinan OPD memastikan penyelesaian rumah yang belum rampung dapat dituntaskan secara optimal.
Selain itu, perhatian pemerintah daerah turut diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan seperti kekeringan, perubahan iklim, serta kondisi suhu laut.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan yang telah diberikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah,” tutupnya.
(Nkess)
